Kritisi terhadap tulisan “Atap Hijau di Belantara Beton Kota”

Telaahan Kritis, Oleh : Deddy Wahyudi Damopolii

Terhadap Artikel di Harian Kompas ( Minggu, 7 Oktober 2007 : hal 25)

Atap Hijau di Belantara Beton Kota

Penulis Artikel : Evawani Ellisa

Dosen Pengajar di Departemen Arsitektur

Universitas Indonesia

KRITISI TERHADAP ISI ARTIKEL

Pendahuluan

Ketika issue Pemanasan Global (Global Warming) mulai menggema, serta merta hal ini menumbuhkan semangat bagi para perencana kota untuk lebih mengedepankan masalah lingkungan dalam perencanaannya. Terutama dengan keterbatasan lahan Ruang Hijau Terbuka (RTH) di kota mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan dalam kota itu sendiri. Para perencana kota, terutama di kota-kota besar dunia mulai bergairah untuk ikut dalam program untuk mengatasi dampak global warming. Walaupun sebenarnya isu-isu tentang penyelamatan lingkungan kota sudah dikenal lama dalam ilmu perencanaan kota.

Taman di atap Stasiun Kyoto

Taman di atap Stasiun Kyoto

Jepang, merupakan salah satu negara yang sangat concern dengan isu mengenai masalah lingkungan ini. Sebagai bukti nyata, Tokyo yang merupakan kota terpadat di Jepang sudah mulai dengan konsep penyelamatan ruang terbuka hijau di kotanya. Hal ini juga dapat kita temukan pada kota-kota besar lain di Jepang seperti Kyoto dan Osaka. Karena keterbatasan lahan di kota-kota tersebut para perancang kota dan arsitek mulai mengalihkan RTH berupa taman-taman pada atap bangunan atau dengan kata lain Taman Melayang (Sky Garden). Hal ini sebagai suatu solusi untuk menyediakan lahan terbuka hijau pada kota dengan lahan terbatas.

Taman yang didesain dan dibuat tersebut bukan hanya merupakan taman hijau biasa (pasif), namun taman aktif sebagaimana taman di darat. Artinya dapat menghadirkan suatu ekosistim hijau buatan dengan fungsi hampir mendekati kemampuan taman di darat. Sudah tentu dengan rekayasa teknologi yang melibatkan berbagai aspek ilmu seperti ahli pertanian, ahli lingkungan, arsitek, ahli bangunan sipil, listrik dan sebagainya. (Ellisa, Evawani. Kompas 2007).

Tanggapan

Bagaimana dengan Indonesia? Kota-kota besar yang ada di Indonesia sebenarnya memiliki masalah yang sama dengan kota-kota di Jepang maupun kota-kota besar lainnya di dunia. Kota-kota di Indonesia pun memiliki masalah dengan keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau. Dimana lahan sudah habis terbangun karena sifat land hungry (lapar lahan), yaitu sifat mengkonsumsi lahan perkotaan untuk dijadikan built-space (lahan terbangun). Akibatnya jumlah lahan terbuka hijau makin lama makin berkurang. Menurut Evawani untuk memperoleh lahan terbuka di kota Jakarta misalnya, dengan lahan seluas 66.126 Ha dan ruang hijau 9% atau 5.951 Ha saja perlu membebaskan sekitar 13.000 Ha lahan bila ingin memenuhi patokan lazim 30% lahan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Dimana disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa minimal jumlah RTH adalah 30% dari luas kota dengan perincian 20% untuk RTH Publik dan sisanya 10% untuk RTH Privat. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta masih memerlukan sekitar 21% lahan RTH yang sudah tentu sangat sulit untuk memenuhinya. Mengingat jumlah lahan yang tersedia di Jakarta sangat terbatas, disamping itu semangat untuk merubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun masih sangat gencar.

Taman Atap di Namba Park

Taman Atap di Namba Park

Berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh perencana kota dan arsitek bangunan di Jepang dan negara-negara lain di dunia, masalah keterbatasan lahan dapat di ”akali” dengan pemanfaatan atap gedung yang datar sebagai pengganti Ruang Hijau Terbuka di darat. Bangunan gedung yang menjulang di tengah kota yang padat, pada atapnya (yang datar) dibangun taman aktif. Ditanami tanaman perdu, rumput, pohon bahkan sawah pun di buat di atasnya. Hal ini dapat pula di terapkan pada bangunan-bangunan gedung yang ada di Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia yang memiliki masalah yang sama. Lahan yang terbatas di darat (tanah permukaan) pun tidak menjadi masalah bagi ketersediaan akan ruang hijau terbuka. Atap bangunan gedung disediakan sebagai tempat untuk mewujudkan ruang terbuka hijau. Bangunan gedung dibuat dengan konstruksi kuat dan atap datar agar lebih mudah dalam penanganan. Dengan lapisan tanah yang cukup dalam (2 meter) sehingga apabila ditanami dengan pohon, akarnya masih dapat leluasa menjalar. Sudah tentu dalam pelaksanaan memerlukan kerja sama antara arsiteknya dan ahli-ahli lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

Atap hijau di atas gedung di kota-kota Indonesia sekarang ini masih bersifat pasif saja. Artinya belum dapat berfungsi sebagai sebuah ekosistem seperti atap hijau di Jepang. Namun jika suatu saat dibuat dengan perencanaan yang baik, bukan tidak mungkin dapat menjadi suatu ekosistem baru yang lengkap dengan flora dan fauna, dimana dapat ditemukan di dalamnya hewan-hewan seperti burung, belalang dan serangga lain seperti yang dapat kita lihat di taman darat. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kota, terutama kepada para pengusaha (swasta) untuk men-development ruang hijau terbuka di atap bangunan karena keterbatasan lahan di darat. Sebenarnya bukan hanya di atas bangunan gedung tinggi yang dapat dilakukan ”penghijauan”. Pada rumah-rumah biasa atau bangunan yang berlantai 1 pun dapat diterapkan. Rumah-rumah yang terbangun berderet-deret dengan lahan terbatas dapat dilakukan penghijauan. Namun dengan cara yang tidak serumit di atap gedung. Penghijauan dapat dilakukan dengan pembuatan taman-taman mini atau dengan sistim tanaman digantung. Dengan kata lain tidak ada lahan atau tempat yang disia-siakan, semua ruang kosong harus diisi dengan tanaman.

Sisi Positif

Berdasarkan artikel Evawani yang dikritisi, begitu banyak keuntungan yang didapatkan dengan memanfaatkan bagian atap bangunan gedung sebagai ruang terbuka hijau ”baru” di kota. Selain sebagai alternatif penyediaan ruang terbuka hijau di kota-kota yang memiliki lahan terbatas, banyak keuntungan lain yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Mal Namba Park di Jepang, atap hijau Namba Park dapat mengurangi panas dan menurunkan suhu di permukaan hingga 170 Celcius. Hal ini mengurangi penggunaan energi listrik untuk mendinginkan suhu ruang. Selain itu dapat berfungsi sebagai ruang rekreasi untuk menikmati hijaunya taman, kicauan burung dan kepakan sayap kupu-kupu seperti lazimnya taman biasa di darat. Suasana yang hijau dan nyaman dapat menurunkan stress bagi karyawan di gedung atau sebagai sarana rekreasi alternatif bagi anak-anak.

Secara umum RTH pada atap hijau di atas gedung bertingkat memiliki fungsi yang relatif sama dengan RTH di darat apabila direncanakan sebagai taman aktif yang membentuk suatu ekosistem hijau mini. Adapun fungsi positif yang menguntungkan adalah RTH berfungsi sebagai penyerap panas dan cahaya (silau). Rumput misalnya, mampu menyerap 80% panas dan hanya memantulkan 20% sisanya saja kepada lingkungan sehingga dapat menurunkan suhu di perkotaan (Frick & Mulyani, 2006 ; 44). Selain itu juga RTH dapat menurunkan polusi udara kota, setiap pohon misalnya dapat menyerap CO2 dan menyediakan 1,2 Kg O2/hari. Sehingga menunjang kebutuhan ketersediaan oksigen untuk bernapas bagi penduduk kota dan mengurangi dampak akibat karbondioksida yang merugikan kesehatan. Secara garis besar Purnomohadi, Ning ; 2007, menyebutkan bahwa fungsi ideal penyelenggaraan RTH di perkotaan adalah :

sebagai identitas (bio-geofisik) kota

upaya pelestarian plasma nuftah

penahan dan penyaring partikel padat dari udara

ameloriasi iklim

pelestarian air tanah (air hujan digunakan untuk tanaman di atap)

penapis cahaya silau

meningkatkan keindahan

habitat flora/fauna

mengurangi stress

meningkatkan industri pariwisata (tempat rekeasi baru)

Sangat besarnya fungsi RTH atap gedung di kota-kota di Jepang saat ini mengarahkan para perencana untuk memanfaatkan lahan atap bangunan yang ada sebagai RTH baru. Tokyo sebagai salah satu kota terpadat di dunia dengan ketersediaan lahan hijau yang sangat sedikit pun memanfaatkan atap bangunan sebagai RTH. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kepentingan masyarakat pengguna dan penghuni kota tersebut. Sekarang ini saatnya kita meniru Jepang dalam hal pemanfaatan atap gedung sebagai RTH baru.

Kelemahan

Dalam hal penerapannya di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota Jakarta, RTH di atap gedung masih menghadapi tantangan yang berasal dari pemilik gedung itu sendiri. Dimana sebagian besar gedung bertingkat yang ada di Jakarta atau kota-kota di Indonesia dimiliki oleh pengusaha (swasta) sehingga perlu suatu pendekatan dan sosialisasi dan kerja sama yang baik untuk mewujudkannya. Selain kepemilikan gedung, masalah lain adalah konstruksi bangunan yang dibuat adalah sebagai bangunan gedung biasa. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan rekayasa konstruksi tertentu apabila akan membangun RTH di atas atap bangunan. Selain itu perlu pendekatan perancangan multidisiplin ilmu terhadap perancangan gedung baru agar hasil rancangan dapat selaras dengan alam dan ramah lingkungan.

Kesimpulan

Lessons learned yang bisa diambil dari kasus tersebut adalah bahwa apapun masalah pasti memiliki pemecahan apabila ada ”usaha” proses pencarian jawaban akan suatu permasalahan. Dalam arti bahwa, ketika masyarakat kota mengalami masalah lingkungan akibat berkurangnya lahan hijau terbuka karena banyak lahan terbangun, alternatif lain yang dapat menjadi pemecahan adalah dengan menggunakan atap bangunan gedung sebagai RTH baru. Hal ini dapat di renungkan oleh perencana (kota) untuk dapat berpikir bagaimana memecahkan masalah kota dengan memaksimalkan potensi dengan segala keterbatasan yang ada serta bagaimana meminimalisir dampak negatif akibat proses pembangunan, semuanya sudah tentu untuk kepentingan dan kelangsungan berkehidupan bagi manusia (serta alam/lingkungan) sebagai objek tujuan perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ellisa, Evawani. 2007. dalam Rubrik Desain, Judul Artikel : Atap Hijau di

Belantara Beton Kota. Harian Kompas. Jakarta. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0710/07/desain/3894650.htm

Frick, Heinz & Mulyani, Tri Hesti, 2006. Arsitektur Ekologis, Penerbit Kanisisus- Yogyakarta & Soegijapranata University Press – Semarang

Purnomohadi, Ning. 2007. Materi Seminar : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Samarinda. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Dirjen Cipta Karya Dep. PU RI. Jakarta.

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Jakarta

Iklan

Ruang Terbuka Hjau di Kota

Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Fungsi Lahan
Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan pesat terutama kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota ini bak memiliki kutub magnet yang menarik bagi orang-orang baik penduduk sekitar kota tersebut maupun penduduk dari daerah lain untuk datang dan berusaha di kota-kota tersebut. Pada dasarnya pertumbuhan penduduk di kota tidak hanya karena adanya pertambahan karena masuknya penduduk dari luar kota, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Menurut Tarigan, Robinson (2005 ; 198), perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh, pertama, pertambahan dan pengurangan secara alami (kelahiran dan kematian), kedua, migrasi masuk dan migrasi keluar, dan ketiga, perubahan batas administrasi wilayah yaitu pengurangan (abandonment) di satu pihak dan penambahan (annexation) di lain pihak. Pertumbuhan penduduk yang sangat dramatis di Indonesia atau dapat kita sebut sebagai Ledakan Penduduk (Prof. Ir. Sidharta, 1983 dalam Budihardjo, Eko. 2006 ; 189), dimana pertumbuhan penduduk rata-rata di Indonesia yang masih di atas angka 2% menimbulkan berbagai masalah bagi kota-kota di Indonesia. Menurut Sidharta, pertumbuhan populasi, penyebaran struktur umur penduduk dan hal lain yang menyangkut demografi menyebabkan perubahan penggunaan ruang sebagai sumber alam di kota.
Adanya pertambahan populasi sudah tentu diikuti oleh kebutuhan akan ruang (lahan) di kota. Perubahan lahan ini disebabkan karena adanya kebutuhan yang meningkat akan perumahan/permukiman, tempat usaha (ekonomi), sosial dan lain sebagainya. Kebutuhan akan lahan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran peruntukan/guna lahan (land use) yang mengakibatkan masalah lain bagi kota, dimana dari lahan biasa (terbuka) menjadi lahan terbangun. Pada dasarnya perubahan fungsi lahan menjadi lahan terbangun tersebut sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan akan aktifitas manusia yang menempatinya. Namun, jika perubahan guna lahan ini tidak dibarengi dengan pengendalian dan pengawasan dari pemerintah, maka akan menurunkan kualitas lahan dalam hal daya dukung terhadap sumber-sumber alam yang berguna bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lain. Sumber-sumber alam tersebut akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali, sehingga sudah tentu menyebabkan kesenjangan lingkungan dalam kota.
Isu-isu Lingkungan
Menurut Wiradisuria, Rachmat 1983 (dalam Budihardjo, Eko. 2006 ; 119), bahwa pengadaan perumahan/permukiman untuk menampung jumlah penduduk yang bertambah dengan pesat tadi memerlukan pengembangan luas areal pemukiman/ perumahan yang pesat pula. Perluasan areal (lahan) untuk pemukiman dan perumahan ini mengakibatkan terjadinya pengubahan lingkungan (fisik) alam yang semula dapat berfungsi menyerap air kepada suatu lingkungan buatan yang mampu menolak penyerapan. Lingkungan buatan (built-environment) selain berguna bagi manusia namun apabila tidak direncanakan dengan baik, maka dapat berubah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, terutama di kota-kota dimana sebagian besar penduduk tinggal dan menjalani kehidupan ekonomi dan sosialnya dalam lingkungan buatan yang terbangun. Perubahan lahan selain memiliki dampak menguntungkan (positif) dari sisi ekonomi namun juga menimbulkan masalah lingkungan (negatif), hal ini terjadi apabila perubahan fungsi dari lahan konservasi atau lahan terbuka yang memiliki fungsi ekologis menjadi lahan terbangun (ditutupi bangunan). Sehingga fungsinya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Perubahan negatif ini sudah tentu sangat merugikan bagi manusia. Dampak fisiknya adalah munculnya bencana alam (banjir dan sebagainya) akibat dari berkurangnya fungsi daya dukung ekologis lahan tersebut.
Penyebab banjir di Jakarta lebih besar karena perilaku manusia. Bahkan penyebab banjir bukan kerusakan di hulu sungai namun karena run off yang tidak terkendali. Perubahan fungsi lahan telah menyebabkan jumlah run off melebihi kemampuan menyerap dan mengalirkan air, selama ini perubahan guna lahan terjadi di hilir. Perubahan lahan dari hutan menjadi padang rumput menambah run off antara 10 sampai 15 persen. Sedangkan mengubah hutan menjadi kota menambah run off sampai 90 persen (Kusumawijaya, Marco dalam Sutanta, Hari ; 2007). Selain banjir, berbagai masalah lingkungan muncul akibat dari perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daya serap air sehingga meningkatkan volume air permukaan kemudian diikuti oleh bencana erosi dan longsor. Selain itu karena ruang terbuka yang berfungsi sebagai penangkap air telah ditutupi oleh ”bangunan”, maka daya dukung terhadap ketersediaan air tanah di kota-kota menjadi berkurang. Dampaknya terjadi krisis air tanah akibat kurangnya persediaan. Ketika terjadi perubahan lahan terbuka menjadi lahan terbangun tanpa perencanaan yang baik dan pengawasan yang kontinyu, maka saat itu mulailah bermunculan masalah-masalah lingkungan yang berakibat kerugian bagi manusia.

Ruang Terbuka Hijau
Telah disebutkan bahwa perubahan guna lahan dari ruang terbuka menjadi ruang terbangun dapat menyebabkan dampak lingkungan menempatkan Ruang Terbuka pada posisi penting dalam menjaga lingkungan di kota. Ruang terbuka secara hirarkis terdiri atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka non-Hijau. Secara mendalam kita hanya membahas mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena dampaknya yang begitu besar dalam menjaga dan mengendalikan fungsi ekologis kota. Adapun RTH dimaksud berupa taman kota, jalur hijau jalan, hutan kota/kebun raya, hutan mangrove (kota pesisir), lapangan olahraga, taman/hutan bantaran sungai dan sebagainya. RTH selain berfungsi untuk menyerap air (hujan) dan air permukaan, juga mampu berfungsi sebagai penyerap panas dan cahaya (silau). Rumput misalnya, mampu menyerap 80% panas dan hanya memantulkan 20% sisanya saja kepada lingkungan sehingga dapat menurunkan suhu di perkotaan (Frick & Mulyani, 2006 ; 44). Selain itu juga RTH dapat menurunkan polusi udara kota, setiap pohon misalnya dapat menyerap CO2 dan menyediakan 1,2 Kg O2/hari. Sehingga menunjang kebutuhan ketersediaan oksigen untuk bernapas bagi penduduk kota dan mengurangi dampak akibat karbondioksida yang merugikan kesehatan. Secara garis besar Purnomohadi, Ning ; 2007, menyebutkan bahwa fungsi ideal penyelenggaraan RTH di perkotaan adalah :
– sebagai identitas (bio-geofisik) kota
– upaya pelestarian plasma nuftah
– penahan dan penyaring partikel padat dari udara
– mengatasi genangan air
– produksi (terbatas)
– ameloriasi iklim
– pengelolaan sampah
– pengelolaan sampah
– pelestarian air tanah
– penapis cahaya silau
– meningkatkan keindahan
– habitat flora/fauna
– mengurangi stress
– mengamankan pantai terhadap abrasi
– meningkatkan industri pariwisata
– lokasi evakuasi terhadap bencana.

index_main01

Menurut Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, disebutkan dalam pasal 28 tentang rencana untuk penyediaan RTH di wilayah kota. Kemudian pada pasal 29 menegaskan bahwa proporsi minimal RTH adalah 30% dari luas wilayah kota, dimana terdiri dari 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat. Hal ini jelas bahwa penyediaan RTH juga diatur dengan undang-undang yang ”wajib” dilaksanakan oleh penguasa (gubernur/bupati/walikota) atau perencana kota demi kelestarian lingkungan dan kenyamanan hidup dalam kota itu sendiri. RTH bukan hanya sebagai taman kota, lebih dari itu dapat juga menjadi tempat bermain, berkumpul dan bersosialisasi bagi masyarakat kota sehingga terjadi hubungan atau interaksi sosial dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat dalam suatu kota. RTH menjadi milik semua kalangan baik dari kelas bawah, menengah maupun atas, sehingga meniadakan kelas sosial dalam masyarakat kota karena adanya pembauran yang terjadi dalam RTH. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik sosial akibat dari kesenjangan ekonomi.

Kemana RTH Kota?
Seberapa besar kepedulian kita akan pentingnya RTH dalam kota? Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua elemen masyarakat terutama masyarakat kota. Bencana alam yang merupakan peristiwa klise sering terjadi terutama banjir dan longsor yang melanda kota-kota besar di Indonesia menyebabkan kita ”terhenyak” sesaat. Kemana RTH kota yang kita idam-idamkan sebagai penyangga dan penunjang kelangsungan hidup kota? Sebagian besar kota-kota di Indonesia masih menganggap remeh keberadaan RTH. Perubahan lahan yang terjadi akibat meningkatnya kebutuhan lahan terbangun mengesampingkan kebutuhan lain untuk RTH. Pemerintah kota pada dasarnya masih banyak yang masih mementingkan sisi ekonomis lahan kota sebagai penunjang PAD kota, di sisi lain kepadatan pemukiman/perumahan, kawasan industri, dan pusat ekonomi/jasa serta pemerintahan telah ”memakan” sejumlah lahan yang mulanya sebagai berfungsi sebagai RTH. Akibatnya proporsi RTH semakin lama semakin berkurang yang mengakibatkan environment-crisis dalam wilayah perkotaan. Kecenderungan perkembangan ini dapat kita lihat pada kondisi kota-kota besar di Indonesia dimana pemda maupun pemkot masih menganggap ”sepele” penyediaan lahan untuk RTH.
Harusnya kita berkaca pada kota-kota besar yang ada di luar negeri, betapa mereka sangat mementingkan kelestarian RTH di sana. Singapura contohnya, dimana Pemkot Singapura mensyaratkan penyediaan RTH dengan syarat-syarat ketat dan pengawasan melekat pada kawasan-kawasan terbangun dalam kota. Demikan pula halnya dengan negara tetangga Malaysia, dengan Putrajaya-nya. Bahkan beberapa kota di dunia menjadikan RTH sebagai daya jual kotanya dengan trend Garden City (New York, USA), atau City in a Garden (Melbourne, Australia).
Sekarang adalah saatnya kita ”bangkitkan” semangat untuk melestarikan dan merevitalisasi RTH dalam kota kita. Bukan semata-mata untuk mengikuti trend dunia, namun lebih dari itu untuk menjaga kelangsungan ekosistim dan meningkatkan kualitas lingkungan yang nanti akan menopang kenyamanan hidup manusia terutama di kota. Jangan sampai nanti kita mendongeng kepada anak cucu kita bahwa disini, di kota ini dulu pernah ada taman yang nyaman dan hijau – sekarang jadi gedung pencakar langit.

DAFTAR PUSTAKA

Frick, Heinz & Mulyani, Tri Hesti, 2006. Arsitektur Ekologis, Penerbit Kanisisus – Yogyakarta & Soegijapranata University Press – Semarang

Kusumawijaya, Marco dalam Sutanta, Hari, 2007. Berita Bumi, Artikel : Alih Fungsi Lahan Sebabkan Banjir di Jakarta. http//www.berita-bumi/ bencana_alam_dan_lingkungan.htm. Senin, 27 Agustus 2007. Jakarta

Purnomohadi, Ning. 2007. Materi Seminar : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Samarinda. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Dirjen Cipta Karya Dep. PU RI. Jakarta.

Sidharta, Prof.Ir, 1983. Makalah Diskusi Panel : Rumah Susun ditinjau dari Segi Ekologi. Semarang, dalam Budihardjo, Eko. Prof.Ir. M.Sc. 2006. Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Penerbit PT. Alumni. Bandung

Tarigan, Robinson, Drs. M.R.P. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Jakarta

Wiradisuria, Rachmat, Ir. 1983. Makalah Diskusi Ilmiah Ikatan MAI : Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Bandung, dalam Budihardjo, Eko. Prof.Ir. M.Sc. 2006. Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Penerbit PT. Alumni. Bandung