Kepala BKD KK Kembali Diperiksa

MANADO—Kepala BKD Kota Kotamobagu (KK) Idrus Manoppo kooperatif memenuhi panggilan penyidik Polda Sulut terkait penyelidikan kasus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KK. Idrus sendiri sudah enam kali diperiksa penyidik. “Saya tetap kooperatif dengan pemeriksaan ini,” kata Manoppo usai diperiksa kemarin (30/7).
Ketika ditanya soal kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka, Manoppo  dengan tenang mengatakan, ia siap menerima resiko apapun dari proses hukum yang sementara dijalaninya. “Kalau nantinya setelah diperiksa dan dari saksi dinyatakan tersangka, saya siap,” kata Manoppo.
Ia menambahkan, saat diperiksa dan ditanyai penyidik, dirinya menjawab sesuai fakta dan kenyataan. Apakah ada intervensi dari pihak lain dalam proses penerimaan CPNS itu, Manoppo menjawab, semua dijalankan sesuai mekanisme yang ada. “Kebijakan-kebijakan yang diambil semua dari panitia, tidak dari pihak manapun,” tuturnya.
Kemarin pun, pegawai kantor Pos KK, Nordin Sadakati mendatangi Polda Sulut. “Iya diperiksa karena ada beberapa berkas CPNS yang dikirim lewat kantor kami,” tutur Sadakati kepada Wartawan.
Kapolda Sulut, Brigjen Hertian A Yunus melalui, Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Benny Bella dikonfirmasi mengatakan, proses pemeriksaan kasus ini terus dilakukan. Kalau indikasi pidananya sudah jelas, tersangkanya akan langsung ditindak.(cw-04/van)

Sumber: Manado Post, 31 Juli 2010

Iklan

Esok (31 Juli 2010) Nasib CPNS KK Ditentukan

KOTAMOBAGU — Berdasarkan kesepakatan bersama MenPan dan Reformasi Birokrasi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu, pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009 akan jatuh tempo pada Sabtu (31/7)besok. Hari itu merupakan jawaban atas perjuangan pemerintah kota (Pemkot) terhadap nasib ke-355 CPNS. Deadline itu sudah kedua kali diberikan kepada Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit dan Wakil Wali Kota KK Tatong Bara, setelah 31 Mei lalu.
Memang, tidak ada yang mengetahui secara pasti kewenangan apa yang diberikan Meneg PAN-RB kepada pemkot untuk menyelesaikan persoalan CPNS. Faktanya, diduga ada 14 nama yang fiktif (tidak ikut tahapan rekrutmen tapi namanya diluluskan, red). Kemudian, ratusan nama yang terindikasi lulus tidak murni. Dan, sampai sehari menjelang deadline, tidak terlihat langkah maju yang dilakukan pemkot, selain menunggu dan terus berusaha membuka komunikasi dengan Meneg PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Sudah tunggu saja,” singkat Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Muhammad Mokoginta.
Bahkan, Mokoginta secara meyakinkan menyatakan, pihaknya akan membuat sebuah gebrakan. “Yang jelas ada yang akan kami bikin,” tegasnya. Saat ditanya apa itu, ia hanya mengatakan, semua itu rahasia negara dan rahasia jabatan. (fir)

Sumber: Manado Post, 30 Juli 2010

Angkutan Sewa Wajib Plat Kuning

KOTAMOBAGU — Berdasarkan Undang-undang nomor 2/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), semua mobil jasa angkutan wajib menggunakan plat kendaraan berwarna kuning. Undang-undang diperkuat dengan surat dari Dishub Provinsi Sulut nomor 551/51/D Hub Kom Provinsi Sulut. Semua angkutan sewa secara bertahap mengubah plat nomor, yakni mulai 17 Juni-17 Juli dilakukan sosialisasi. Dari 17 Juli hingga 17 Agustus semua angkutan sewa sudah menggunakan plat kuning.
“Instruksi ini sudah kami sosialisasikan ke 11 PO yang mengoperasikan sekira 300 kendaraan yang lalulalang Manado-Kotamobagu,” ujar Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kotamobagu Ahmad Yani Damopolii.
Pengusaha pemilik PO, kebanyakan menolak kebijakan ini. Najib Tawil pemilik PO Kota Jaya menyayangkan keputusan ini karena sangat merugikan pengusaha PO maupun pemilik kendaraan yang dititipkan di PO. “Kami harus membayar biaya perubahan plat dan bisa jadi pangkalan kami tutup karena pemilik kendaraan menarik kendaraannya,” ujarnya.
Sembari khawatir kalau ini dipaksakan, PO akan kekosongan angkutan sewa dan akan berdampak terhadap aktivitas warga dari Manado ke Kotamobagu dan sebaliknya.
Ia juga menambahkan, kalau dikatakan illegal, pihaknya mempunyai izin operasi yang dikeluarkan pemerintah, kemudian asuransi dan surat kir. “Justru akan lebih banyak pangkalan liar jika diberlakukan,” tandasnya. (fir)

Sumber: Manado Post, 30 Juli 2010

Pindahkan Ibu Kota

KOMPAS.com — Kemacetan Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi sorotan utama Kompas dalam beberapa hari terakhir, kiranya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomis (Kompas, 26/0710). Kerugian yang dialami juga menyangkut kerugian sosial dan psikis.

Secara psikis, Jakarta sangat tidak sehat, bukan saja karena terjadi polusi yang parah, melainkan juga karena kemacetan di jalan raya menimbulkan berbagai tekanan psikologis atau stres.

Demikian pula, secara sosial, kemacetan di jalan membuat relasi sosial menjadi penuh konflik, tidak saja di antara para pengendara di jalan, tetapi juga berdampak sampai ke kantor dan rumah tangga. Hubungan sosial penuh ketegangan akibat beban psikis yang dialami di jalan.

Oleh karena itu, sesungguhnya Jakarta bukan hanya sebuah kota yang sangat tidak ramah lingkungan, melainkan juga sangat tidak ramah secara sosial dan psikis. Dengan kondisi seperti itu, kiranya pembenahan transportasi umum, termasuk perluasan, penambahan, dan keterpaduan atau sinergi transportasi umum tidak akan banyak membawa hasil memadai. Itu hanya solusi jangka pendek sementara.

Yang dibutuhkan untuk jangka panjang adalah terobosan lebih radikal dan revolusioner. Kami mengusulkan tiga solusi. Sembari membenahi transportasi umum dan solusi lain yang bersifat tambal sulam, kendati sangat perlu, ketiga solusi harus segera diputuskan pemerintah pusat.

Pindahkan ibu kota

Usul pertama, pindahkan ibu kota. Ini usul dan langkah paling radikal. Banyak negara melakukan itu dan berhasil mengatasi kemacetan di ibu kota negaranya. Bung Karno, presiden pertama, telah berpikiran visioner menyiapkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai calon ibu kota RI sejak 1960-an.

Melanjutkan visi Bung Karno, sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur. Ada banyak keuntungan positif untuk itu.

Pertama, pemindahan ibu kota jangan dilihat sebagai beban ekonomi karena besarnya dana yang dialokasikan. Ini harus dilihat sebagai peluang ekonomi yang sangat menggiurkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang akan mengerjakan persiapan, pembangunan, dan relokasi ibu kota tersebut. Akan dibutuhkan waktu 5-10 tahun untuk realisasi, dan itu peluang ekonomi yang sangat baik.

Kedua, dari segi politik, pemindahan ibu kota ke luar Jawa dan Indonesia bagian timur (IBT) akan serta-merta menggeser episentrum pembangunan nasional dari Jawa dan Indonesia bagian barat (IBB). Ini akan menjadi sebuah langkah dan peluang pemerataan pembangunan ke IBT untuk memberi kesempatan lebih besar bagi berkembangnya wilayah luar Jawa, khususnya IBT.

Ketiga, selain untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya, ini sekaligus menjadi peluang untuk membangun sebuah ibu kota baru dengan tata ruang, jaringan, dan pola transportasi yang jauh lebih ramah lingkungan, ramah secara sosial dan psikis, atau jauh lebih manusiawi.

Kita bangun ibu kota baru dengan sistem transportasi multimoda yang ramah lingkungan, nyaman, aman, dan mudah dijangkau. Kita bangun sebuah ibu kota baru dengan hutan kota yang asri, tempat-tempat rekreasi umum yang ramah secara sosial, dengan berbagai fungsi sosial yang futuristik untuk kehidupan modern, tetapi dengan warna etnik yang khas.

Pilihan di Kalimantan lebih diutamakan mengingat Kalimantan bebas dari pusat gempa.

Penyebaran kementerian

Usul kedua yang jauh lebih moderat, semua kementerian disebar ke beberapa wilayah RI sesuai dengan kondisi provinsi kita. Ambil saja sebagai contoh, Kementerian Kehutanan di Kalimantan atau Papua. Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ambon. Kementerian Perindustrian di Surabaya. Kementerian Pendidikan di Yogyakarta.

Kemudian Kementerian Pariwisata di Bali. Kementerian Perdagangan di Jakarta atau Batam. Kementerian ESDM di Kalimantan atau Sumatera. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di IBT agar benar-benar fokus pekerjaannya lebih diarahkan untuk pembangunan daerah tertinggal di IBT, dan seterusnya.

Cara ini akan menarik banyak pihak untuk mendesentralisasikan usaha atau minimal kantor pusatnya mengikuti kantor kementerian untuk memudahkan kegiatan usahanya. Maka, tak lagi semua perusahaan berkantor pusat di Jakarta.

Dari segi tata kelola pemerintahan, tidak ada banyak kendala karena berbagai rapat kabinet bisa dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern.

Pembatasan

Kalau usulan kedua masih dianggap merepotkan karena berbagai kendala teknis menyangkut koordinasi lintas kementerian, usul ketiga yang sangat soft adalah pembatasan pembangunan di beberapa bidang. Namun, ini merupakan sebuah keharusan paling minim yang tidak boleh tidak segera dilaksanakan.

Tepatnya, usul ini berupa larangan bagi pembangunan baru untuk minimal tiga bidang. Pertama, tidak boleh ada lagi penambahan pembangunan mal atau pusat perbelanjaan baru di Jakarta. Apabila perlu, tidak boleh ada lagi penambahan mal baru di Jabodetabek. Dengan larangan ini, tidak akan ada lagi penambahan urbanisasi tenaga kerja baru ke Jakarta untuk bekerja di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan tersebut.

Kedua, tidak boleh ada lagi hotel baru dibangun di Jakarta. Dengan otonomi daerah, seharusnya berbagai kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu, seharusnya daerahlah yang didorong membangun hotel baru sejalan dengan bergeraknya uang ke daerah.

Ketiga, sudah saatnya pembangunan universitas baru dilarang di Jakarta dan sekitarnya. Dengan jalan itu, pemerintah berketetapan untuk mengembangkan universitas baru, negeri dan swasta, yang berkualitas dan murah di daerah. Tenaga-tenaga dosen muda di daerah diberi kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan di luar negeri untuk kembali mengajar di daerah.

Sementara dosen-dosen berkualitas di Jawa diberi kesempatan mengajar di daerah dan tidak perlu berpusat di Jakarta atau Jawa. Dengan jalan ini, putra-putra daerah, para calon mahasiswa, bisa mendapat peluang memperoleh pendidikan tinggi di daerahnya sekaligus mengabdi di daerahnya setelah lulus kelak.

Ketiga usulan mengandaikan persoalan kemacetan Jakarta harus diputuskan pada level pemerintah pusat, presiden dan kabinet, dengan melibatkan DPR. Ini harus menjadi sebuah keputusan politik nasional yang akan sangat menentukan nasib Jakarta dan nasib bangsa seluruhnya ke depan.

*A SONNY KERAF Pemerhati Lingkungan Hidup, Dosen Universitas Atma Jaya Jakarta

Sumber: Kompas.com

SVR Fantastis di Sangihe, MMS Memukau di Bolmong

RANGKAIAN kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Partai Golkar, Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) dan Ny Marlina Moha-Siahaan (MS) selalu spektakuler, karena selalu
dihadiri oleh puluhan ribu massa pendukungnya.
Lagi, kampanye fantastis terjadi di wilayah Nusa Utara yang dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di lapangan Gesit, Tahuna, Rabu (28/07) kemarin. Di mana kurang lebih dua puluh ribu massa memadati lapangan kebanggaan masyarakat Sangihe tersebut, untuk bertemu dan mendengarkan orasi politik sang calon gubernur, SVR.
Dari pantauan harian ini, massa pendukung menyatakan salut dengan pasangan SVR-MMS serta Ny Meiva Salindeho-Lintang STh yang merupakan kader terbaik yang dipersembahkan Partai Golkar untuk Sulut, khususnya daerah Nusa Utara. “Kami bangga dengan Partai Golkar yang telah mempersembahkan kader-kader yang terbaik untuk kami warga Sangihe. Kader-kader yang bukan cuma memiliki nama besar saja dengan berbagai penghargaan, tapi juga dekat dengan kami. Yang bisa memegang tangan kami dan merasakan ketidaksejahteraan yang kami rasakan, yang bisa berbaur dengan kami tanpa ada rasa kesenjangan,” kata warga, J Manampiring, Rein Salindeho dan Yoni Manosoh. “Apalagi selama musim kampanye, hanya SVR bersama Golkar yang berani melakukan kampanye terbuka. Sedangkan pasangan calon lainnya, hanya melakukan kampanye dialogis dalam gedung dan melakukan kegiatan sosial lainnya,” tambah mereka.
SVR sendiri dalam orasi politiknya, menyatakan jika Ia dan MMS terpilih, maka hak warga Nusa Utara untuk mendapatkan pembangunan akan diberikan maksimal. Vreeke juga menyatakan, bahwa nasib nelayan akan diperhatikan, salah satunya adalah memperbaiki pusat pengolahan ikan di Dago. Selain itu, wacana Propinsi Nusa Utara, yang didengungkan akan diperjuangkan. “Yang ingin kami tegaskan, bahwa sebagai gubernur dan wakil gubernur nanti, kami tidak memiliki wilayah kekuasaan. Karena itu, kami akan menyerahkan seluruhnya apa yang menjadi keinginan rakyat di kabupaten/kota untuk pembangunan,” kata SVR .
Sebelumnya, SVR pada pukul 09.00 WITA, mendatangi Pasar Towo’e dan berkomuni-kasi langsung dengan para pedagang. Bahkan politisi berjulukan ‘Tuama Minahasa’ ini membeli ikan dan memilih sendiri ikan yang akan dibelinya, untuk dimakan bersama-sama warga setempat. Setelah itu, SVR bersama pengurus DPD I dan II melaksanakan rapat pembekalan saksi di seluruh Kabupaten Sangihe di BPU Tahuna. Baru kemudian pukul 14.00 WITA, SVR melakukan kampanye terbuka.
Sedangkan MMS yang kebagian jadwal kampanye di wilayah Bolmong pun tampil memukau di Kecamatan Dumoga, Bolmong. Di mana kurang lebih 30 ribu massa menghadiri kampanye terbuka yang dilakukan oleh politisi wanita yang dikenal sebagai ‘Bunda Pembaharu’ itu.
Histeris massa tidak bisa terelakkan, ketika MMS yang tiba di lokasi kampanye. Dan sebagai tokoh kebanggaan rakyat Totabuan, MMS pun langsung menghentak semangat massa dengan orasi politiknya. “Bunda sayang kalian semua. MMS dan SVR adalah harga diri Bolmong, Minahasa dan Nusa Utara,” kata bunda.
Karena itu MMS berpesan pada 3 Agustus nanti untuk datang ke TPS kemudian buka surat suara dan coblos nomor dua. “Setelah itu pulang dan tunggu hasilnya. Karena kami akan menang untuk rakyat. Kemenangan kami adalah kemenangan rakyat,” tukas MMS.
Hadir dalam kampanye terakhir, anggota DPR RI Aditya Didi Moha, Walikota Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit, anggota DPRD Sulut Rasky Mokodompit dan Ketua PPRN, PPP dan PKS Bolmong.(ami/*)

Sumber: Harian Komentar, 29 Juli 2010

Saatnya SVR-MMS Jadi Penentu

PASANGAN calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulut periode 2010-2015, Drs Stefanus Vreeke Runtu dan Dra Hj Marlina Moha-Siahaan dinilai paling layak menjadi penentu kebijakan di daerah Nyiur Melambai ini.
Di mana sejumlah pelayan gereja, dalam hal ini GMIM, SVR-MMS adalah dua tokoh pemersatu yang meniadakan perbedaan baik agama, golongan maupun ras. Apalagi pasangan yang diusung Partai Golkar ini, selalu menempatkan persatuan dan toleransi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat.
“Saatnya SVR dan MMS menjadi penentu kebijakan di Sulut, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2010-2015,’’ tegas pelayan GMIM asal Minahasa Selatan, Penatua Drs Edison Masengi, Minahasa Penatua Handry Kindangen SE dan dari Manado Penatua Brian Waleleng.
Penegasan dan dukungan juga diberikan oleh Penatua Naomi Mundung dari Bitung, kemudian dari Mitra Penatua Anie Boseke SH dan dari Tomo-hon Penatua Hofny Kalalo SH. Selain itu, SVR-MMS juga mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat lintas agama di antaranya, Pendeta Manuel Mantiri (GPdI), Lerry Wenur ST (Advent) dan Welly Simon Wenur (Katolik).
Demikian pula SVR mendapat dukungan penuh dari warga Nusa Utara, bersama Drs Winsulangi Salindeho, Pendeta Meiva Lintang STh, Drs Piet Kuara dan Drs Engel Tatibi. “SVR layak didukung karena perhatiannya dalam kegiatan gereja. Dan sebagai warga GMIM, SVR diperkirakan bakal mendapat dukungan kurang lebih 40 persen ,’’ ungkap Masengi.
Dukungan dan simpati warga GMIM dirasakan SVR ketika tampil dalam acara Konven Pelsus Perempuan GMIM yang dihadiri empat ribu tamu dan dua ribu peserta sidang Majelis Sinode ke-75 GMIM di Tondano, pekan lalu. Mereka adalah perutusan 99 wilayah dan 877 jemaat di tujuh kabupaten/kota di Sulut. Sementara itu, SVR memohon doa restu warga GMIM dalam pencalonannnya sebagai Gubernur Sulut.
“Sebagai warga gereja, saya memohon dukungan doa dan restu untuk menjadi penentu kebijakan Sulut lima tahun ke depan,’’ kata SVR dengan penuh kerendahan hati.
Pasangan SVR-MMS adalah pasangan paripurna yang dimiliki warga Sulut. Keduanya adalah pemimpin semua suku etnis, agama dan golongan, yang menunjukkan SVR adalah bapak pemekaran Minahasa raya, representasi Minahasa raya dan Kristen. Sedangkan MMS representasi Bolmong raya dan Muslim.(ami/*)

Sumber: Harian Komentar, 28 Juli 2010

Jika NIP Terbit Hanya buat 161 CPNS-Orangtua Ancam Demo Besar-besaran Lagi

Kotamobagu, KOMENTAR
Suara perih kembali diungkapkan para CPNS Kota Kotamobagu. Terlebih jika benar apa yang disampaikan oleh Gubernur Sulut, Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) belum lama ini, di mana dari 355 CPNS yang diumumkan Pemkot Kotamobagu hanya 161 orang yang lebih dulu menerima Nomor Induk Pegawai (NIP).
Menurut para CPNS, hal itu adalah keputusan yang keliru dan justru adalah blunder bagi pemerintah. “Jika hanya 161 yang keluar terlebih dahulu NIP dan lainnya menyusul, maka kami akan melakukan demo besar-besaran dan menolak NIP 161 orang,” ancam Herdi Dayoh, salah satu CPNS.
Menurutnya lagi, bahwa yang harus dikeluarkan oleh pihak BKN dan Menpan adalah sesuai dengan telah diumumkan oleh pemerintah Kota kotamobagu waktu lalu yakni 355 orang, karena jika terus dipaksakan jelas ini akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan.
Hal yang sama disampaikan oleh Samsuri Mamonto, menurutnya suda cukup CPNS diobok-obok oleh persoalan kepentingan, sekarang hendaklah pemerintah berpikir baik, karena sebentar juga kami CPNS ini akan mengabdi di kotamobagu dan akan mendukung semua program pemerintah untuk kemajuan Kota Kotamobagu. “Kami mohon melihat persoalan CPNS dari sisi baiknya, bukan dari sisi kepentingan, karena sebentar yang akan dirugikan juga adalah pemerintah dan rakyat Kota Kotamobagu,” Pinta Mamonto.
Persoalan ini harus diarifi oleh pemerintah Kotamobagu, Propinsi bahkan pusat, karena jika tidak ada solusi yang terbaik, maka hal ini akan sangat berdampak di daerah.(cop)

Sumber: Harian Komentar, 28 Juli 2010