Tatong Bantah Urus CPNS

KOTAMOBAGU — Makin tidak jelas saja nasib 355 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu yang dinyatakan lulus seleksi November 2009 lalu. Karena sampai hari ini kurang jelas. Pemerintah Kota (Pemkot) yang awalnya ngotot akan memperjuangkan, kini mulai saling lempar tanggungjawab.
Seperti yang terjadi antara Wali Kota Kotamobagu Drs Djelantik Mokodompit dengan Wakil Wali Kota Ir Tatong Bara. Menurut Djelantik, persoalan CPNS sudah diserahkan sepenuhnya kepada wakilnya Tatong Bara. Tetapi, Tatong saat dikonfirmasi membantah hal itu. Menurut Tatong, dirinya sama sekali tidak mengetahui kalau diberikan tanggungjawab untuk mengurusi nasib ke 355 CPNS KK. “Itu bukan wewenang saya, tetapi kewenangan dari tim khusus yang sudah dibentuk untuk mengurusi persoalan CPNS KK,” kata Tatong, membantah pernyataan Djelantik.

Rupanya, selain saling lempar tanggungjawab, lakon para pejabat di Pemkot Kotamobagu, terus menyembunyikan persoalan yang menggeluti proses rekrutmen CPNS tahun anggaran 2009 lalu. Karena, sempat terlihat Wakil Wali Kota bersama dua petinggi Pemkot, yakni Sekretaris Kota (Sekot) Drs Muhammad Mokoginta, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs Idris Manoppo, melakukan pertemuan tertutup di ruang kerja Wakil Wali Kota.
Namun ketika ditanyai apakah pertemuan yang dilakukan terkait dengan masalah CPNS, hal itu langsung di bantah Sekot. “Tidak, kami koordinasi soal kunjungan Badan Intelejen Nasional (BIN), dan Ibu Wakil cuma bertanya saja pada kami,” kata Mokoginta. (fir/ham).

Sumber: Manado Post, 30 Maret 2010

Iklan

Bolmong Raya ‘Gudang’ Proyek Bermasalah

POSKO, BOLMONG— Empat Kabupaten dan Satu Kota di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya, disebut-sebut sebagai ‘gudang’ proyek bermasalah, terutama yang digarap Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, yakni bendungan dengan nilai tender hingga puluhan Milyar rupiah.

Data dan informasi yang berhasil dihimpun POSKO hingga Selasa (30/3) kemarin, sebagian besar proyek yang terindikasi bermasalah adalah pembangunan bendungan. Terbesar , Bendungan irigasi Kosinggolan yang menelan anggaran Rp45 milyar dan tengah dalam penyelidikan pihak Kepolisian Resor Bolmong.
Tercatat ada sekitar 21 termasuk yang di Kosinggolan, menurut Kapolres Bolmong AKBP Gatot Tri Suryanta MSi, pihaknya tidak akan tinggal diam. ‘’Kami akan segera turun lapangan untuk mengecek itu,” tegasnya.
Informasinya, rata-rata bendungan yang ada, tidak sesuai bestek dan sebagian tak lagi berfungsi. Bahkan, proyek-proyek tersebut selama ini tidak tersentuh pengawasan dan hampir saja dilupakan jika masyarakat tidak mengeluh. (708)

Sumber: Posko Manado, 31 Maret 2010

Dekot Minta Cabut Izin Jual Miras

Terungkap di forum Musrenbangda

Kotamobagu, KOMENTAR
Kontroversi yang timbul terkait penerbitan izin penjualan minuman keras oleh Pemkot Kotamobagu masih bergulir. Desakan agar izin yang diberikan Disperindagkop (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) Kota Kotamobagu kepada tujuh sub-distributor dicabut, makin kencang. Kemarin, desakan pencabutan itu mencuat lagi di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tingkat Kota Kotamobagu.
Adalah Hi Sutomo Samad BBA, anggota DPRD Kota Kotamobagu, yang menyuarakan pencabutan itu. Menurut dia, pemberian izin penjualan miras oleh pemkot kepada sub-distributor itu telah menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. “Polemik ini harus secepatnya dihentikan, supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat,” ujarnya.
“Nah, agar polemik ini tidak sampai berlarut-larut, maka solusi terbaik adalah dengan mencabut izin penjualan miras yang sudah dikeluarkan (oleh pemkot) itu. Terlebih sampai sekarang belum ada payung hukum yang mengatur khusus tentang peredaran miras di Kota Kotamobagu,” tutur Papa Oting, sapaan akrab legislator dari Partai Barnas (Barisan Nasional) ini.
Ia mengungkapkan, penerbitan izin penjualan miras itu memang mengacu pada Perda No 10 Tahun 2008 tentang retribusi barang perdagangan. “Memang miras adalah salah satu barang dagangan. Tapi untuk peredarannya di masyarakat harus ada perda tersendiri. Karena perdanya belum ada, maka kami menyarankan untuk dicabut dulu izin penjualan itu,” pinta legislator yang juga baru terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Kotamobagu ini.
Sedangkan perda mengenai peredaran miras itu sendiri, menurut Papa Oting, saat ini masih dalam taraf penggodokan di dekot. “Sebenarnya ketika Ranperda Retribusi masih dibahas, saat bersamaan sementara pula digodok ranperda yang mengatur peredaran (miras) itu,” ungkapnya lagi.
“Namun sebelum ranperda peredaran itu rampung dibahas, ternyata perda retribusi tersebut lebih dulu terbit dan diberlakukan. Ini kan masih lemah,” sebut Papa Oting sambil menambahkan, saat ini Badan Legislasi Dekot Kotamobagu sedang menggodok ulang ranperda tentang peredaran tersebut.(cop)

Sumber: Harian Komentar, 31 Maret 2010

Menpan: Juni, Penerimaan CPNS

BKD se-Sulut Diminta Segera Usulkan Formasi

TOMOHON- Kabar gembira bagi warga Sulut yang bercita-cita menjadi PNS. Pemerintah pusat lewat Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara (MenPAN) segera membuka kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 di seluruh Indonesia, pada Juni 2010 mendatang.
Ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Letjen (Purn) EE Mangindaan SIP. “Untuk penerimaaan CPNS 2010 akan dilaksanakan Juni atau Juli,” kata Mangindaan, di sela-sela Peluncuran Buku, VCD/DVD Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Tuhan (NNBT), di Auditorium Bukit Inspirasi (ABI) Tomohon, Senin (8/3), kemarin.

Mantan Gubernur Sulut ini menegaskan, saat ini, pihaknya masih menunggu usulan formasi dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota untuk formasi CPNS 2010. Nantinya, dalam usulan tersebut akan diverifikasi apakah sesuai kebutuhan atau tidak di masing-masing daerah. “Tentunya harus ada tahap verifikasi untuk melihat sampai sejauh mana kebutuhan daerah,” sambungnya.
Usai memberikan keterangan, Mangindaan langsung memasuki gedung Bukit Inspirasi. Tak lama kemudian, Mangindaan menyambut kedatangan Menkokesra RI Agung Laksono yang datang bersama Gubernur Sulut SH Sarundajang, sekira pukul 14.00 wita. Sebelum mengikuti rangkaian mata acara peluncuran buku, tampak Agung Laksono, SHS, Mangindaan, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Theo Sambuaga, Bupati Minahasa Stefanus Vreeke Runtu menikmati jagung dan ubi rebus yang sudah dipersiapkan panitia di depan Auditorium.

Di sisi lain, pemerintah daerah didesak secepatnya memasukkan kebutuhan pegawainya. Ini agar Kementerian PAN&RB sudah bisa menyusun formasi CPNS 2010.
“Saya rasa kalau para kepala daerah paham tentang PP 97 Tahun 2000 jo PP 54 Tahun 2003, pasti penyusunan formasi akan tepat waktu,” kata Deputi Kementerian PAN & RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho pada koran ini, Senin (8/3).
Dalam dua PP tersebut diatur, setiap instansi pusat dan daerah sudah harus menyusun kebutuhan formasi setelah selesai perekrutan CPNS atau setiap akhir tahun. Sayangnya, hingga saat ini belum ada usulan dari pemda.
“Heran juga dengan kebijakan pemda. Mereka nanti ramai-ramai memasukkan kalau sudah dekat pertengahan tahun. Padahal butuh waktu beberapa bulan untuk analisa kebutuhan daerah,” ujarnya.

Ramli lagi-lagi menegaskan, keterlambatan pusat menetapkan formasi karena daerah memperlambat proses usulan. Logikanya, kalau daerah ingin cepat, maka usulannya harus dipercepat juga. “Biarpun pusat ingin mempercepat tapi kalau daerah lamban, bagaimana bisa,” tandasnya.
Diapun mengimbau pemda secepatnya memasukkan kebutuhan formasi CPNSnya. Ini agar jadwal perekrutan CPNS bisa dipercepat dibanding tahun lalu.
Kepala BKD Sulut Jeffrey Korengkeng mengungkapkan, BKD Sulut telah mengirimkan edaran ke seluruh SKPD Pemprov untuk mengajukan formasi yang sangat dibutuhkan, untuk dikaji sebelum dikirim ke MenPAN. “Memang masih ada beberapa tenaga kesehatan yang akan diusulkan lagi. Sedangkan yang teknis, hanya formasi yang sangat dibutuhkan karena usulan tahun ini tidak sebanyak tahun lalu lagi,” kata Korengkeng.

Kepala BKD Tomohon Alex Uguy menyatakan, pihaknya akan menghadap MenPAN untuk membawa usulan formasi CPNS 2010. “Pekan ini usulan formasi dari SKPD sesuai kajian BKD akan dibawa ke MenPAN,” terang Uguy.
Diketahui, usulan SKPD yang masuk diantaranya Dinkes 101 formasi, Diknas 68 formasi ,Badan Penanggulangan Bencana 57 formasi, Lingkungan Hidup 9 formasi, Disbudpar 6 formasi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 21 formasi. “Usulan SKPD kami tampung dan dikaji sesuai dengan kebutuhan untuk penempatan PNS diTomohon,” sambungnya.
Disisi lain, Uguy menambahkan, 14 formasi kosong saat seleksi CPNS Tomohon 2009, bakal diajukan kembali. Formasi kosong yang terdiri dari delapan bidan, satu guru Biologi, satu guru PPKN, dua orang analisis laboratorium, dan dua orang Pranata Kesehatan bakal diusulkan kembali. “Formasi yang kosong di 2009 masih dibutuhkan sehingga akan diajukan kembali ke MenPAN,” tegasnya.

Untuk itu, Uguy menegaskan kurangnya peminat di formasi tersebut harus cermati bagi pelamar. Olehnya, para CPNS harus jeli agar melihat peluang yang paling besar untuk menjadi CPNS di Tomohon. Disatu sisi , Uguy menambahkan untuk tenaga honorer daerah (honda) sebanyak 523 orang sudah terakomodir. Untuk itu, Tomohon sudah tidak lagi memiliki tenaga Honda. Namun, masih ada tenaga bantu yang mencapai 300-an orang. “Untuk tenaga bantu tidak akan memperoleh jalur khusus, tapi tetap mengikuti jalur umum,” pungkas lelaki murah senyum ini. (vip/esy)

Sumber: Manado Post, 9 Maret 2010

Honda Siluman Meningkat

Diduga Pimpinan SKPD Terlibat

BOLMONG — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bolmong terkejut dengan data honorer daerah (Honda) yang masuk di database BKD Bolmong. Data honda siluman ini meningkat seiring dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Demikian pula di Bolaang Mongondow (Bolmong). Dikabarkan, saat ini sudah ada ratusan honda yang berkeliaran. Bahkan, keberanian mereka (Honda) sudah sampai mengurusi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs Mitran Tuna, ada banyak honor dadakan yang bermunculan.

Ia juga turut membenarkan kalau jumlahnya sudah ratusan dan tersebar di hampir seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Bolmong. “Itu benar, saya sempat berkoordinasi dengan kepolisian, ternyata benar, banyak pengurus SKCK yang mengaku sebagai tenaga honorer,” ujarnya.
Meski demikian, kata Mitran, BKD akan memproteksi. Karena sebagaimana PP 48/2005 juncto PP 43/2007, tenaga Honda yang akan diusulkan terbatas pada honorer yang sudah terdata dalam database 2005 sebanyak 111 honorer. “Saya hanya kasihan pada mereka (honorer) yang saat ini kecewa, karena aturannya sudah jelas,” jelasnya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan mafia tenaga honor di Bolmong? Mitran mengatakan kemungkinan itu bisa saja ada. Bahkan dirinya pernah mendapat pengeluhan dari seorang warga yang pernah dimintai sejumlah uang untuk menjadi tenaga honor. “Cuma, itu bukan kewenangan saya untuk bicara. Karena pengangkatan honor semuanya ditangan para kepala SKPD,” katanya.

Mitran juga menginformasikan, benar ada perekrutan honorer tahap kedua, tetapi belum ada peraturannya Kalaupun PP baru itu akan terbit, empat syarat utama yang harus dipenuhi Honda adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang, usia pengabdian sebagai Honda sudah 1 tahun pada 31 Desember 2005, (gaji) dibiayai oleh APBD/APBN, dan bekerja terus menerus tanpa putus. “Satu saja yang tidak terpenuhi, belum akan diakomodir. Ini untuk menghindari honor dadakan,” terangnya. (fir/ham)

Sumber: Manado Post, 9 Maret 2010