CPNS Kotamobagu Menunggu NIP

355 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamobagu sudah siap bekerja. Dalam waktu dekat, Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka segera diterbitkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Drs Idris Manoppo membenarkan tahapan CPNS sudah hampir rampung.
“Paling lambat pekan depan kami sudah memasukan semua berkas di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional 11 di Manado,” kata Manoppo.
Menurutnya, pengurusannya masih sedikit terlambat karena masih ada tersisa beberapa CPNS yang berkasnya belumlengkap. “Akan segera dikirim ke BKN,” ujar Manoppo. Untuk diketahui, kuota sebenarnya 401 kursi, namun setelah beberapa tahapan yang terisi hanya sebanyak 355. Dengan demikian masih ada 46 kursi kosong yang nanti diisi pada tahun depan. (mpg)
Sumber: Manado Post, 17 Desember 2009

Bupati Berpeluang Diperiksa

Terkait Kasus Dugaan Kecurangan CPNS di Boltim
TUTUYAN—Setelah memintai keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boltim Darwis Lasabuda, Polres Bolmong ‘mengincar’ Bupati Boltim Kandoli Mokodongan. “Bupati dimungkinkan masuk daftar pemeriksaan,” ungkap sumber di penyidik Polres Bolmong Soal kisruh rekrutmen CPNS di Boltim hingga rencana pemanggilan Kandoli oleh Polres Bolmong, Asisten I Setprov Sulut HR Makagansa menyatakan Pemprov akan meminta klarifikasi terlebih dulu kepada mantan Kadis Nakertrans Sulut itu. “Secara resmi kami (Pemprov, red) belum mendengarkan pernyataan atau klarifikasi dari Pak Bupati Boltim,” kata Makagansa.
Senin (14/12) BKD Boltim mengantarkan beberapa barang bukti terkait seleksi CPNS ke Polres. Ada berkas, juga peralatan pemeriksa hasil Lembar Jawaban Komputer (LJK). Polres juga telah mendatangi Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Taufik Mokoginta.
Kapolres Bolmong AKBP Gatot Tri Suryanta, melalui Kasat Reskrim AKP Denny Budhiono menegaskan meski belum ada pemeriksaan secara serius kepada sejumlah orang yang terkait, namun pihaknya akan segera melakukannya untuk kemudian akan mengarah ke penetapan tersangka.
Sementara itu, ketika ditanyai apakah Bupati adalah salah satu yang akan diperiksa dalam kasus ini, menurut Budhiono, itu bisa saja terjadi, tergantung prosesnya nanti. “’Bisa saja Bupati juga diperiksa,” katanya. (mpg/syl)

Sumber:  Manado Post, 16 Desember 2009

Pengadaan Mobnas Dekot-Dinkes Kabur

KOTAMOBAGU— Pengadaan Empat Mobil Dinas (Mobnas) untuk DPRD Kotamobagu makin tak jelas. Pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Kotamobagu Iriyanto Mokoginta bahwa mobil itu sedang dalam perjalanan ke Kotamobagu, belum terealisasi. “Sampai sekarang belum ada laporan jika mobil itu sudah ada, kami juga belum melihat fisiknya,” kata seorang legislator KK.
Informasi juga menyebutkan, sang kontraktor yang menang pengadaan mobil tersebut terancam diberi sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Selain dianggap tidak diseriusi oleh Pemerintah (Pemkot) KK, proyek pengadaan tidak mendapat pengawasan yang maksimal.
Tidak hanya Mobnas untuk DPRD saja yang terlambat, tetapi ada juga mobil yang diadakan Dinas Kesehatan yang tak jelas. Soal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu dr Salom Helweldery menegaskan, waktu pengadaan belum lewat deadline. Bahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinkes, Ny Nini, menegaskan belum ada TGR karena belum terlambat pengadaannya. “Masih ada waktu,” kata Nini.(mpg)

Sumber: Manado Post,  16 Desember 2009