UU RI NO 22 TAHUN 2009

Dishub Hanya Kebagian Menjaga Terminal
KOTAMOBAGU (13/10/2009): Jika biasanya personil Dinas Perhubungan nampak bertugas dijalan mengatur lalu lintas, namun setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan dan mulai diterapkan, petugas berseragam Biru ini, merasa kian dikucilkan dalam wilayah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
Seperti diakui Kepala Dinas Perhubungan Kotamobagu Achmad Yani Damopolii, kepada wartawan Selasa (13/10) kemarin, berdasarkan undang-undang tersebut, pengawasan di jalan raya hanya dikhususkan bagi pihak Kepolisian, sementara untuk Dishub sendiri diperkecil tanggungjawab serta hak-haknya. Ditambahkan Damopolii, pihak Dishub hanya bisa menjaga terminal dan tempat timbang kendaraan yang bermuatan serta pemasangan rambu lalu lintas.
“Kami harus ikuti sesuai undang-undang yang ada tentang Lalu Lintas, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak Dishub dan Kepolisian,” jelasnya. Namun Damopolii mengaku setelah Peraturan Pemerintah (PP) terkait undang-undang tersebut turun, akan dibentuk sebuah Forum Komite Lalu Lintas dengan melibatkan semua stakeholder, agar semua persoalan mengenai Lalu Lintas dapat dipecahkan bersama.(708)

Sumber: Posko Manado, 14 Oktober 2009

PERSONIL DISHUT MINIM

Hutan Bakau Bolaang Gundul

BOLMONG (13/10/2009): Hutan Bakau yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow belakangan kian terancam, menyusul sejumlah oknum yang merusak dan menjadikannya sebagai kayu bakar.
Buktinya, jika dikalkulasi, temuan pihak Dinas Kehutanan kemarin, hampir Satu hektar hutan Bakau di Kecamatan Bolaang telah dibuat gundul.
Dari data yang dihimpun di Dinas Kehutanan kemarin, sedikitnya ditemukan 500 ikat potongan atau hampir Satu hektar pohon Bakau telah dipotong oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Kuat dugaan, puluhan kubik kayu tersebut bakal diperjualbelikan sebagai kayu bakar.
Kepala Bidang Penguji Dishut Bolmong, Nazrudin Damapolii S.Hut, kepada wartawan Selasa (13/10) kemarin menjelaskan, pihaknya mendapati kayu tersebut sudah berada di pinggir jalan di kawasan Desa Inobonto Kecamatan Bolaang Bolmong, belum lama ini.
“Sekitar 500 ikat yang langsung kami amankan sebagai barang bukti temuan,” katanya. Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan di Bolmong yang kian menjadi, Damapolii mengaku pihaknya telah menambah personil pengawasan di lapangan, dan akan terus ditingkatkan untuk memperkuat pengamanan bakau.
“Itu jelas wajib dilakukan untuk mengawasi dan menjaga Bakau yang memang harus dilindungi,” katanya.(708)

Sumber: Posko Manado, 14 Oktober 2009

3 Kali Tes Tak Lulus, Berharap Tes Objektif

Keluh Kesah Peserta CPNS Bolmong Raya
TAK lama lagi seleksi penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) akan dibuka. Banyak calon pelamar akan berlomba untuk bisa lulus dan diangkat menjadi pegawai.
Namun, pendekatan ala KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme), itu, membuat warga cemas. Rasa kesal mereka karena sudah ikut tes berulang-ulang kali tetapi belum juga berhasil.
Ibu Riska, misalnya, mengakui, ketika Bolmong masih satu (belum dimekarkan) ikut tes kualifikasi SMA. Juga, ikut tes kedua kalinya belum berhasil. Dan, ketika Bolmong sudah mekar dan ikut tes dengan ijasah sarjana juga belum lulus. “Kalau soal tes saya rasa sudah diisi dengan benar, tetapi herannya jawaban saya dengan yang lain sama, malah dia (peserta CPNS lain, red) yang lulus tes,’’ tutur Riska.
Dia berharap, panitia seleksi harus bisa mendengar keluhan ini. Apalagi, saban tahun sesuai amatannya proses seleksi sudah tidak fair. Banyak yang lulus tetapi tidak semua itu lulus murni. Ada yang lulus karena keterpaksaan, juga karena ada permainan yang tidak sehat sesama panitia dan oknum pegawai. “Mudah-mudahan mereka (panitia CPNS dan oknum pegawai, red) mendengar keluh kesah kami ini,’’ kata Riska yang sudah beranak dua ini.
Kekecewaan juga dirasakan Edwin Ismail. Alumni Unsrat ini, mengaku, sudah 4 kali ikut tetapi belum juga berhasil. Berbicara soal rejeki atau garis tangan, pasti semuanya ada rasa memiliki. Namun, kadangkala garis tangan ditentukan oleh panitia CPNS. “Bukannya meluluh menyalahkan panitia tetapi berharap seleksi kali ini benar-benar murni tanpa ada KKN,’’ kata Edwin.(ald/ras)

Sumber: Manado Post, 14 Oktober 2009

Pulau Tiga Batal Dijual

Uang Rp200 Juta Dikembalikan
BOLMONG—Masyarakat Bolaang Mongondow (Bolmong) pasti masih ingat dengan kasus penjualan Pulau Tiga di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sang Tombolang, Bolmong. Masalah yang sempat mencuat ke permukaan tersebut ternyata oleh unsur tripika (Koramil, Polsek, dan Kecamatan) sudah disepakati untuk tidak dijual. Uang senilai Rp200 juta, akan dikembalikan pada pihak pembeli. Langkah bijak ini diambil mengingat tidak ada aturan untuk jual beli pulau.
Nurdin Paputungan mengakui kesalahan, bahkan diupayakan untuk mengembalikan uang, dengan bantuan Pemerintah Bolmong.
Camat Sangtombolang Usman Baharta, mengatakan, sudah ada proses pembatalan jual beli. Bahkan proses pembatalan tersebut sudah dimuat dalam kertas bermaterai. “Juga, surat sudah kami sampaikan kepada ibu bupati (Bupati Bolmong, Ny Hj Marlina Moha-Siahaan, red),’’ kata Usman, kemarin.
Panorama pantai dengan hamparan pasir

Sumber: Manado Post, 14 Oktober 2009