UU dan KPU Sebut Suara Terbanyak tak Jadi Jaminan

Caleg Terpilih Bisa Dilengserkan Laporan Masyarakat

KOTAMOBAGU (5/5/2009): Undang-undang nomor 10 pasal 218 mengenai penetapan caleg terpilih bisa saja tidak jadi dilantik apabila sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk jadi anggota Dewan, rupanya semakin diperkuat dengan aturan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam Peraturan KPU nomor 15 tentang pedoman teknis penetapan, tata cara penetapan perolehan kursi sampai penetapan calon, dalam pasal 87 poin D, menyebutkan secara jelas jika calon terpilih versi KPU tidak lagi memenuhi syarat dengan dibuktikan dengan surat keterangan yang menguatkan jika caleg tersebut tidak berhak dilantik oleh lembaga berwenang.
Artinya, kekuatan Partai Politik yang sebelumnya disebutkan dalam Undang-undang semakin diperkuat, karena yang dimaksudkan dengan yang namanya berwenang ini adalah semua lembaga, rekomendasi baik Parpol, Pengadilan, Kejaksaan hingga ke Kepolisian bisa menjadi acuan untuk tidak melantik caleg terpilih berdasarkan versi KPU.
Tak hanya itu, pasal lainnya yakni pasal 89 ternyata juga memberikan hak kepada masyarakat untuk membuat caleg terpilih tak jadi dilantik, jika mereka melaporkan atau merekomendasikan caleg terpilih tersebut untuk tidak dilantik, karena telah melakukan sebuah kecurangan dan bisa alasannya bisa diterima oleh partai.
Aturan ini sendiri dibenarkan oleh Ketua KPU Kotamobagu Nayodo Kurniawan, yang menyebutkan jika pihaknya tetap akan taat pada aturan, dimana sudah sangat jelas tertera, jika pelaksanaan pelantikan bisa saja dibatalkan, asalkan ada laporan dan juga rekomendasi dari pihak berwenang termasuk juga laporan masyarakat.
“Laporan masyarakat saja yang diterima oleh partai politik dengan alasan yang kuat, bisa mengakibatkan caleg terpilih versi kami (KPU,red) bisa dibatalkan pelantikannya. Dan itu jelas payung hukumnya,” tegas Nayodo kepada sejumlah Koran kemarin.
Nayodo sendiri menyebutkan, walaupun sesuai dengan undang-undang, tapi pihaknya tetap akan mempelajari laporan tersebut, apakah mempunyai unsure kebenaran atau hanya mengada-ada, atau dengan kata lain, selain di tangan parpol penentuan juga ada di tangan KPU.
Sekadar diinformasikan, saat ini banyak sekali Caleg yang sudah mulai mengklaim akan berhasil menjadi anggota dewan, walaupun masih belum ada pleno yang dilakukan. Padahal, sesuai aturan semua Caleg seharusnya jangan memploklamirkan keberhasilan mereka, karena penentuan masih berada di tangan ketua partai politik yang kendaraannya digunakan oleh Caleg tersebut.(722)

Sumber:  poskomanado.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: