Urusan Pemerintahan Pindah ke Lolak

BOLMONG (7/5/2009): Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Sehan Mokoapa Mokoagow, kepada sejumlah Koran menjelaskan jika awal tahun 2011, pemerintahan Bolmong sudah akan pindah secara keseluruhan di wilayah Lolak.

Hal ini menurut Sehan, merupakan cita-cita bersama dari pemerintah Kabupaten Bolmong, agar supaya pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah nantinya, semua sudah terpusat di wilayah Bolmong sendiri, bukan lagi berada di kotamobagu.
“Insya Allah pada 2011 awal, kegiatan pemerintahan Bolmong sudah akan dilaksanakan di wilayah Lolak, sebagai ibu kota dari Kabupaten ini. Ini juga untuk mengantisipasi agar ketika pelaksanaan Pilkada, semua kegiatan sudah terfokus ke Lolak,” jelas Sehan kepada sejumlah media kemarin.
Lebih lanjut, Sehan menyebutkan jika percepatan pembangunan di wilayah Lolak, sudah mulai dilakukan sejak tahun 2009 ini, dimana Pemkab secara jor-joran memberikan alokasi pembangunan besar untuk wilayah Lolak.
Namun demikian, Sehan menyebutkan jika mulusnya pelaksanaan percepatan pembangunan di Lolak ini, tergantung dari dana yang akan diperoleh Kabupaten Bolmong, karena untuk melakukan percepatan pembangunan memerlukan dana yang lumayan besar.
“Ini juga semua tergantung dari banyaknya dana yang ada di Bolmong. Jika memang Bolmong mendapatkan dana yang besar, maka percepatan pembangunan akan terlaksanakan dengan baik,” jelas Sehan sembari menyebutkan jika pada tahun 2010 seharusnya sudah ada kegiatan Dinas di wilayah Lolak.(722)

Sumber: poskomanado.com

Iklan

Antisipasi Flu Babi

Harus Bebas Kandang Babi

KOTAMOBAGU (5/5/2009): Maraknya pemberitaan mengenai penyebaran virus Flu Babi yang telah merenggut korban nyawa, rupanya ditanggapi sangat serius oleh para legislator Kota Kotamobagu yang sesaat lagi akan masuk masa pensiunnya. Bahkan dengan sangat tegas, pihak Dewan Kota Kotamobagu menyebutkan jika Kota Kotamobagu harus bebas dari kandang babi dalam waktu dekat ini. “Kota Kotamobagu itu harus bebas dari Flu Babi dengan cara membersihkan alias meniadakan kandang babi yang ada di Kota Kotamobagu,” tegas Ketua Komisi C Dekot Denny Mokodompit kepada sejumlah Koran kemarin. Menurut Mokodompit, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 yang berlaku, wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melarang adanya kandang babi, sehingga semua kandang babi yang ada di Kotamobagu adalah illegal karena memang sama sekali tidak akan diberikan ijin. Tak hanya Perda, ternyata pada Mei 2008 lalu telah dilakukan hearing antara Dewan kota dan juga para pemilik kandang babi, dimana hingga desember 2008 sudah tidak ada lagi kandang babi di wilayah Kotamobagu, tapi kemudian dikangkangi karena hingga saat ini kandang babi justru semakin banyak. Lebih lanjut, Mokodompit dan beberapa rekan sesama anggota dewan, ternyata telah melakukan investigasi di semua wilayah Kotamobagu yang terdapat kandang babi, ternyata limbah kotoran babi itu hanya dibuang lewat saluran air, yang justru mengaliri semua wilayah Kotamobagu dan juga arus perkembang biakan sayur-sayuran yang ada. “Ini kan secara langsung sudah menyebarkan virus dan penyakit, karena ternyata limbah kotoran dari kandang babi itu, semuanya dibuang lewat saluran air, yang justru mengarah kepada pertanian sayur-sayuran di wilayah Kotamobagu,” jelas Mokodompit sembari meminta kepada Pemkot untuk segeranya bertindak tegas.(722)

Daftar Sebaran Kandang Babi di Kotamobagu

– Gogagoman

– Kopandakan 1

– Jalan Maemosa Mogolaing

– Poyowa Kecil

– Kampung Baru

– Kotobongon

– Sinindian

– Tumoboi

Sumber:  poskomanado.com

UU dan KPU Sebut Suara Terbanyak tak Jadi Jaminan

Caleg Terpilih Bisa Dilengserkan Laporan Masyarakat

KOTAMOBAGU (5/5/2009): Undang-undang nomor 10 pasal 218 mengenai penetapan caleg terpilih bisa saja tidak jadi dilantik apabila sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk jadi anggota Dewan, rupanya semakin diperkuat dengan aturan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam Peraturan KPU nomor 15 tentang pedoman teknis penetapan, tata cara penetapan perolehan kursi sampai penetapan calon, dalam pasal 87 poin D, menyebutkan secara jelas jika calon terpilih versi KPU tidak lagi memenuhi syarat dengan dibuktikan dengan surat keterangan yang menguatkan jika caleg tersebut tidak berhak dilantik oleh lembaga berwenang.
Artinya, kekuatan Partai Politik yang sebelumnya disebutkan dalam Undang-undang semakin diperkuat, karena yang dimaksudkan dengan yang namanya berwenang ini adalah semua lembaga, rekomendasi baik Parpol, Pengadilan, Kejaksaan hingga ke Kepolisian bisa menjadi acuan untuk tidak melantik caleg terpilih berdasarkan versi KPU.
Tak hanya itu, pasal lainnya yakni pasal 89 ternyata juga memberikan hak kepada masyarakat untuk membuat caleg terpilih tak jadi dilantik, jika mereka melaporkan atau merekomendasikan caleg terpilih tersebut untuk tidak dilantik, karena telah melakukan sebuah kecurangan dan bisa alasannya bisa diterima oleh partai.
Aturan ini sendiri dibenarkan oleh Ketua KPU Kotamobagu Nayodo Kurniawan, yang menyebutkan jika pihaknya tetap akan taat pada aturan, dimana sudah sangat jelas tertera, jika pelaksanaan pelantikan bisa saja dibatalkan, asalkan ada laporan dan juga rekomendasi dari pihak berwenang termasuk juga laporan masyarakat.
“Laporan masyarakat saja yang diterima oleh partai politik dengan alasan yang kuat, bisa mengakibatkan caleg terpilih versi kami (KPU,red) bisa dibatalkan pelantikannya. Dan itu jelas payung hukumnya,” tegas Nayodo kepada sejumlah Koran kemarin.
Nayodo sendiri menyebutkan, walaupun sesuai dengan undang-undang, tapi pihaknya tetap akan mempelajari laporan tersebut, apakah mempunyai unsure kebenaran atau hanya mengada-ada, atau dengan kata lain, selain di tangan parpol penentuan juga ada di tangan KPU.
Sekadar diinformasikan, saat ini banyak sekali Caleg yang sudah mulai mengklaim akan berhasil menjadi anggota dewan, walaupun masih belum ada pleno yang dilakukan. Padahal, sesuai aturan semua Caleg seharusnya jangan memploklamirkan keberhasilan mereka, karena penentuan masih berada di tangan ketua partai politik yang kendaraannya digunakan oleh Caleg tersebut.(722)

Sumber:  poskomanado.com

Jainuddin Akhirnya Resmi Balik ke Induk

Djelantik Sebelumnya Minta Maaf Kekhilafan

KOTAMOBAGU (5/5/2009): Teka-teki nasib mantan Sekretaris Kota Kotamobagu Jainuddin Damopolii yang ‘dipecat’ oleh Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit, akhirnya terjawab sudah.

Setelah sempat non job dan diisukan akan kembali ke Pemkab Bolmong, Papa Et sapaan akrabnya, secara resmi hari Senin (4/5) kemarin akhirnya kembali resmi memakai bets tanda pengenal pemerintah Kabupaten Bolmong.

Kembalinya Papa Et ini ke Bolmong, diawali pertemuan pada hari Sabtu (2/5) pekan lalu antara Papa Et dengan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan di ruangan Bupati Bolmong, dimana dalam pembicaraan yang tertutup tersebut, Papa Et secara resmi telah kembali ke Induk, karena surat permintaan perpindahan akhirnya ditandatangani oleh Wali Kota Djelantik Mokodompit.

Papa Et sendiri ketika dikonfirmasi membenarkan jika dirinya telah kembali berseragam Pemkab Bolmong, resmi pada hari Senin, setelah surat perpindahannya, sempat tertunda selama beberapa bulan lamanya di Pemkot Kotamobagu.

“Terhitung secara resmi itu hari Senin. Tapi kalau bergabung kembali dengan Bolmong yakni pada hari Sabtu lalu, karena surat saya sudah disetujui dan ditandatangani,” jelas Papa Et kepada Koran ini.

Sementara, sebagaimana informasi yang dirangkum Koran ini, penandatanganan surat perpindahan Papa Et yang merupakan orang dibalik suksesnya pemekaran Kota Kotamobagu dan juga daerah lainnya di Bolmong, sempat diwarnai oleh permintaan maaf oleh Wali Kota Kotamobagu Djelantik Mokodompit kepada Jainuddin Damopolii, dengan memecatnya sebagai seorang Sekkot.

Bahkan, informasi resmi tersebut menyebutkan jika latar belakang permintaan maaf dari Djelantik ini, disebabkan oleh adanya teguran langsung dari Badan Kepegawaian Nasional, kepada Wali Kota Djelantik Mokodompit dan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, terkait dengan pencopotan Papa Et yang dianggap tidak memenuhi prosedural.

Kabag Humas Setdakot Kotamobagu Roy Bara sendiri, ketikan dikonfirmasi mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun menurut Roy Bara, untuk permasalahan teguran dari BKN, itu sama sekali tidak ada, karena pemecatan Sekkot Jainuddin Damopolii sudah sesuai prosedural dan sama sekali tidak ada alasan untuk dijadikan bahan teguran untuk Wali Kota dan Gubernur.(722)

Sumber: poskomanado.com