Panwas KK Simpan Senjata Pamungkas

Kotamobagu, HARIAN KOMENTAR
Diam-diam, ruapanya Panwas KK telah mengantongi seluruh bukti dari hasil perolehan suara di 212 TPS se KK. Bukti ini akan dibeber, ketika ada caleg atau parpol yang melakukan komplein terhadap hasil rekapitulasi oleh KPUD KK nantinya.
Dikatakan Ketua PAnwas KK Udel Simbala kepada Komentar, saat pemungutan dan penghitungan suara dimulai 9 April lalu, pihaknya telah melakukan mengerahkan seba-nyak 212 personil di tiap-tiap TPS untuk memantau dan menginformasikan hasil perolehan suara para caleg.
“Tapi data tersebut masih disimpan, dan akan diangkat ketika muncul kejanggalan dan adanya komplein dari para caleg terhadap hasil pemungutan suara,” kata Simbala.
Sementara itu, disisi lain, mulai bermunculan para caleg yang mengklaim telah memperolah suara terbanyak di daerah pemilihannya, meski oleh KPUD KK belum melakukan penetapan secara resmi berapa jumlah perolehan suara yang diraih oleh caleg.(fai)

Sumber: Harian Komentar, 15 April 2009

ADM: Biarkan Semuanya Diselesaikan Petugas Pemilu

Bolmong, HARIAN KOMENTAR
Terkait munculnya komplain dari parpol PDIP Sulut terhadap hasil proses pemungutan suara yang terjadi di Desa Mariri 1 TPS Mariri, caleg untuk DPR-RI dari partai Golkar Aditya Anugrah Moha (ADM) menyerahkan seluruhnya diselesaikan pihak penyelenggara pemilu.
Sikap tenang dalam penyampaian yang tidak panjang lebar ADM kepada wartawan, bahwa pihaknya tidak mengintervensi lebih jauh terhadap hasil perolehan suara mencapai seratus persen dari total suara 415. Justru ia melihat persoalan tersebut merupakan gambaran pengakuan dari masyarakat yang tertuang melalui pemilu legislatif terhadap dirinya.
“Saya sangat antusias terhadap warga Mariri 1. Soal adanya indikasi sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak lain terhadap proses pemungutan suara, kami menyerahkan agar diputuskan dan diselesaikan oleh pihak yang terkait,” kata ADM kemarin.
Di sisi lain, Tim Pemenangan ADM Surahman Tohir menegaskan, seharusnya pihak pengawas atau lembaga penyelenggara pemilu melihat persoalan ini lebih luas dan tidak hanya pada satu titik saja. “Kami melihat perlakukan penyelenggara dan pengawas pemilu di propinsi, hanya tertuju pada kantong-kantong yang dapat mendulang suara terbanyak dari salah satu parpol atau caleg tertentu. Sementara, pada persoalan lain yang harus disikapi secara serius dari pihak terkait, seperti yang ada di Talaud dan sekitarnya, tidak mendapatkan perhatian yang khusus.
“Kami legowo dengan hasil perolehan suara ADM di tiap-tiap TPS. Seperti di Desa Bukaka yang hanya meraup enam suara, kami tidak persoalkan. Jangan seperti maling teriak maling,” kata Tohir yang mendampingi ADM.(fai)

Sumber: Harian Komentar, 14 April 2009

KPUD Siap Kawal Persoalan Mariri

Bolmong, HARIAN KOMENTAR

Menanggapi persoalan TPS Mariri 1 Kecamatan Poigar yang menuai sorotan dan gugatan dari PDIP, Anggota KPUD Bolmong Sahrul Mamonto menyatakan siap akan mengawal persoalan ini. Namun, jika gugatan tersebut tidak terbukti, maka pihaknya akan menuntut balik terhadap parpol yang mengangkat persoalan tersebut. Rupanya KPUD Bolmong belum mendapatakan laporan resmi dari pihak penggugat terkait hasil perolehan suara caleg DPR-RI dari Golkar Aditya Anugrah Moha. Sahrul Mamonto yang ditemui wartawan mengatakan, proses tahapan pemungutan hingga penghitungan surat suara di TPS Mariri 1, secara administrasi tidak ditemukan adanya kejanggalan. Meski demikian, ia juga tidak akan membiarkan perangkat penyelenggaran pemilu yang terlibat memanipulasi atau melakukan pelanggaran pemilu, dirinya yang akan mengawal untuk menjebloskan personil KPPS atau personel perangkat pemilu yang bersangkutan. “Tapi, jika itu tidak benar, kami yang akan menuntut balik ke parpol yang mengangkat persoalan itu. Karena telah menyebarkan fitnah sehingga kondisi pemilu menjadi tidak stabil,” tukas Alul sapaan akrabnya. Sementara itu, Ketua Panwas Bolmong Akhlis Aer ketika dikonfirmasi terkait proses pemungutan hingga berakhirnya penghitungan suara di TPS tersebut, tetap memandang persoalan dari sisi yuridis dan administrasi. Dari informasi yang diperolehnya, selama tahapan proses tersebut di tingkat TPS dan KPPS, tidak ada indikasi adanya kejanggalan maupun penyimpangan. Namun, lanjutnya, yang dipersoalkan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini PDIP, dengan perolehan suara ADM seratus persen di TPS Mariri, ada dugaan itu tidak sepenuhnya benar. “Tapi, sesuai dengan surat pernyataan dari KPPS, PPS dan para saksi tentang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, itu semuanya menyatakan sah dan tidak bermasalah,” kata Aer. Disebutkan, para saksi yang sudah menandatangani dalam surat pernyataan tersebut di antaranya, Edy Tambun (Partai Patriot), Epi Tambun (Partai Demokrat), Rudi Bangsawan (PKPB), Franglin Tambun (PDIP), Seti Sumerar (PDS), Juone Tambun (PDK), Dey Ma-notek (PIB) dan Grace Sulangi (Barnas). Dalam surat pernyataan yang turut juga ditandatangani oleh dua Panwascam Ayub Mokodongan dan Safrul Kandoli, Pawaslap Aswin Sumerar, dan yang membuat pernyataan KPPS Frelin Rempas dan Maroes Tilaar, mengakui proses pemungutan dan perhitungan surat suara DPR-RI sah dan tidak bermasalah.(fai)

Sumber: Harian Komentar, 14 April 2009

Tinjauan Teoritis Tentang Ruang Terbuka Hijau

Oleh: Deddy W. Damopolii, ST.MT.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka (open spaces) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (open spaces), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Publik (public spaces) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (open spaces) adalah:

  • Ruang yang berfungsi sebagai wadah (container) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang).
  • Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 1 ayat 1; UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang – Revisi terhadap UUPR No. 24/1992).
  • Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang)
  • Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik (Budihardjo, 1999; 90).
  • Ruang yang berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau (Gallion, 1959; 282).
  • Ruang yang berdasarkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yaitu dalam bentuk taman, lapangan atletik dan taman bermain (Adams, 1952; 156)
  • Lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan (Green, 1962)

Beberapa pengertian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) diantaranya adalah:

  • Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau (Trancik, 1986; 61)
  • Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Olah Raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (Inmendagri no.14/1988).
  • Fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi (Rooden Van FC dalam Grove dan Gresswell, 1983).

Pengertian ruang publik (public spaces) adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. Ciri-ciri utama dari public spaces adalah: terbuka mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya berupa malls, plazas dan taman bermain (Carr, 1992).
Jadi RTH lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya sedangkan public spaces dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman. Public spaces adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan RTH dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Ruang terbuka hijau membutuhkan perencanaan yang lebih baik lagi untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan perkotaan. Mempertahankan lingkungan perkotaan agar tetap berkualitas merupakan penjabaran dari GBHN 1993 dengan asas trilogi pembangunannya yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan stabilitas nasional melalui pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (GBHN, 1993; 94)

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota

Klasifikasi ruang terbuka hijau berdasarkan pada kepentingan pengelolaannya adalah sebagai berikut :

  • Kawasan Hijau Pertamanan Kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
  • Termaktub dalam penjelasan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 (ayat 1, 2 dan 3):
    Ayat 1 berbunyi:
    Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk uang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
    Ayat 2 berbunyi:
    Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.
    Ayat 3 berbunyi:
    Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.
  • Kawassan Hijau Hutan Kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
  • Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
  • Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf.
  • Kawasan Hijau Pemakaman.
  • Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif, yaitu lahan sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan padi, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.
  • Kawasan Jalur Hijau, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
  • Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan kawasan industri.
Sumber: www.galeryfoto.pu.go.id

Sumber foto: galeryfoto.pu.go.id

Sementara klasifikasi RTH menurut Inmendagri No.14 tahun 1988, yaitu: taman kota, lapangan olahraga, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, pekarangan, dan RTH produktif.
Bentuk RTH yang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olah raga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olah raga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya.

Sumber tulisan:  dari berbagai sumber

24 Ruas Jalan Di-Hotmix

KOTAMOBAGU—Tahun ini sedikitnya 45 ruas jalan masuk dalam paket proyek perbaikan jalan. Selain rehabilitasi, pemeliharaan, dan pelebaran, juga perkerasan jalan lorong. ”Memang belum semua tertangani karena keterbatasan dana. Bertahap,” kata Kadis PU Kotamobagu Ir Enna Mokoginta. Data diperoleh dari Dinas PU Kotamobagu, tercatat sumber dana berasal dari DAK Rp18,22 miliar, AD-Hoc Rp19,717 miliar, bencana alam Rp750 juta, dan DAU/pendamping Rp3,104 miliar. Total keseluruhan dana tersebut sebesar Rp41,791 miliar.
Dari 45 ruas yang dikerjakan tahun 2009 ini, 24 di antaranya untuk pekerjaan hotmix. Menurut Kadis PU, paket proyek 2009 lebih fokus pada perbaikan jalan dalam Kotamobagu. ”Sebagian proyek sudah dalam proses pekerjaan, dan lain sedang ditender,” kata Mokoginta.
Wali Kota Drs Hi Djelantik Mokodompit mengatakan, lebih dari 40 persen akan dilakukan hotmix. Berarti 2009 ini jalan di Kotamobagu akan tambah mulus. ‘’Kotamobagu akan menjadi kota yang benar-benar hidup,’’ katanya. (ald)

Sumber, Manado Post, 07 April 2009

Okum Camat Kotamobagu Utara Terancam Dipolisikan

Kotamobagu, KOMENTAR
Oknum Camat Kotamobagu Utara, RM alias Rah terancam dilapor ke kepolisian. Hal ini menyusul indikasi kampanye terselubung dan mengarahkan warga mendukung salah satu caleg. Pelanggaran tersebut ditemukan Ismail Andaw Mokoginta yang juga petugas pemantau Panwas KK.
Dibeber Mokoginta kepada Komentar, usai shalat Jumat di Mesjid Al Ikhlas, Jumat pekan lalu, oknum camat tersebut meminta imam mesjid, agar para jemaah jangan dulu beranjak pulang, karena ada beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh camat. Mokoginta yang melihat dan mende-ngar langsung di lokasi tersebut menceritakan awal mulanya, Rah menyampaikan kepada warga terkait pelaksanaan pemilu yang harus dijaga secara bersama.
“Tapi depe laste, dia so ba ajak masyarat untuk memilih salah satu caleg, yakni Raski Mokodompit,” beber pria tinggi tegap ini di kantor Panwas KK kemarin (06/04).
Atas temuan tersebut, ia sementara membuat laporan dan akan memasukkannya ke Mapolres Bolmong, guna diproses secara hukum. “Saya sedang buat laporannya dan hari ini (kemarin, red) akan dimasukkan,” katanya lagi.
Sementara itu, di saat bersamaan Ketua Panwas Bolmong Udel Simbala yang mendampingi Mokoginta membenarkan adanya teman ter-sebut.
“Kami akan mengawalnya hingga proses ini berjalan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Simbala.(fai)

Sumber: Harian Komentar, 07 April 2009

MMS: Penangguhan Bukan Atas Nama Bupati

DRA Hj Marlina Moha Siaahan (MMS) mengaku bahagia pasca penangguhan penahanan yang kini diperoleh suaminya Syamsudin Kudji Moha. Namun ditegaskan MMS, per-mohonan penangguhan itu diajukan ke Polda Sulut bukan atas nama dirinya sebagai Bupati Bolmong.
“Syukur Alhamdulillah, Papa Didi (Kudji Moha, red) akhirnya dibebaskan Polda Sulut. Penangguhan penahanan ini de-ngan jaminan keluarga, termasuk saya selaku istri, bukan dalam kapasitas Bupati Bolmong,” imbuh MMS, Senin (06/04), menanggapi penangguhan yang diterima suaminya.
Dituturkan, status Kudji, saat ini adalah pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas sebagai Ketua DPRD KK. “Jadi penangguhan jangan disalahartikan,” terangnya usai acara penyaluran ADD di Gedung Bobakidan.
Dalam kesempatan itu MMS menyampaikan terima kasih kepada Polda Sulut dan jajaran. Diyakini, hal itu telah sesuai pertimbangan dan prosedur hukum. “Itu juga merupakan hak dari setiap warga negara. Dengan segala ketentuan yang harus dipenuhi, seperti tidak melarikan diri dan memenuhi jaminan yang sudah ditentukan,” ujar MMS seraya menambahkan hal ini akan menjadi motivasi dan kekuatan baginya sebagai seorang istri yang juga pemimpin Bolmong.(fai)

Sumber: Harian Komentar, 07 April 2009