Apakah Penyalahgunaan Tata Ruang Penyebab Tragedi Situ Gintung?

Oleh: Deddy Damopolii, ST. MT.

Pagi itu 27 Maret 2009, gemuruh suara yang menakutkan menggelegar terdengar disertai teriakan manusia yang meminta tolong. Air menggelegak bercampur lumpur dan material bangunan yang baru saja dihancurkannya. Rumah-rumah dan penghuninya yang masih terlelap tersapu bagaikan dedaunan di atas pasir yang dihantam ombak. Hati siapa yang tak terluka melihat peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Situ Gintung. Menurut berita terakhir di sebuah media nasional bahwa jumlah korban tewas yang berhasil ditemukan mencapai 100-an jiwa. 100 orang lainnya masih dinyatakan hilang oleh keluarganya masing-masing. Kini yang tersisa hanyalah puing-puing dipenuhi lumpur,  bekas-bekas bangunan yang tinggal pondasi dan bahkan tanah yang berlubang tergerus air. Padahal dulunya wilayah di sekitar Situ Gintung tersebut merupakan pemukiman padat penduduk dengan berjubelnya rumah-rumah yang terbilang sangat padat.

Begitu besar dampak bencana akibat “Tsunami kecil” yang melanda Situ Gintung. Pecahnya tanggul dari waduk yang telah lama menjadi tempat menampung air di ibukota dan sekitarya tersebut merupakan penyebab dari tsunami kecil tersebut. Korban jiwa, harta benda dan penderitaan yang tersisa dari para korban yang selamat membuat kita ingin tahu sebenarnya apa penyebab dari bencana tersebut.

Bila ditilik lebih mendalam, bangunan Waduk Situ Gintung yang dibangun 76 tahun yang lalu tepatnya tahun 1932 oleh pemerintah Belanda (ketika masih menjajah) pada saat itu sebagai salah satu alternatif pengairan untuk sawah yang masih banyak tersebar di sekitar Situ. Luas sekitar 21 ha dengan kedalaman berkisar 10 m sehingga sangat potensia untuk menampung air yang digunakan untuk pengairan sawah. Makanya di situ ada spill way (pelimpahan air). Namun setelah areal persawahan di sekitarnya berubah jadi pemukiman, fungsi irigasi waduk Situ Gintung sudah tidak ada lagi. Pada awalnya bangunan waduk dibangun sangat kokoh, namun seiring dengan berjalannya waktu dan kegiatan manusia disekitar waduk yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan “kecil” yang sering dianggap remeh. Selain itu dari waktu ke waktu bangunan rumah di sekitar kawasan itu semakin bertambah sehingga luasan Situ Gintung pun kian menyempit. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan bangunan waduk, contohnya pada tahun 2005 terjadi kerusakan persis di dekat lokasi bobolnya tanggul Situ Gintung telah dilaporkan oleh warga di sekitar waduk ke Pemda Kabupaten Tangerang. Namun laporan ini ditanggapi tidak serius, bahkan terkesan dibiarkan saja oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Salah Siapa?

Kejadian ini merupakan suatu musibah, namun perlu dicatat bahwa selain meng”kambinghitamkan” musibah yang tak bisa ditolak sebenarnya kejadian seperti bisa diprediksi. Lalu siapa yang seharusnya menjadi penanggungjawab pengelolaannya sehingga kejadian ini bisa dihindari dari jauh-jauh hari. Sebenarnya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa sumber terpercaya bahwa pengelolaan Situ Gintung merupakan tanggungjawab Dirjen Sumber Daya Air Dep. PU (pemerintah pusat). Selain Situ Gintung masih terdapat sekitar 20-an situ yang masih berfungsi dan berada  di sekitar ibukota Jakarta yang berada di bawah pengawasan Dirjen SDA. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan lokasi Situ Gintung yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Tangerang menyebabkan pemerintah daerah merasa lebih berwenang atas pengelolaan situ. Terlebih dengan berdirinya beberapa tempat wisata di sekitar situ yang diharapkan akan memberikan masukan bagi pemda.  Pemda merasa lebih berhak untuk memberikan ijin tempat usaha dan tempat tinggal di sekitar situ. Hal ini menyebabkan hadirnya banyak bangunan “resmi” yang memiliki ijin dan dikelola oleh pengembang atas ijin pemerintah setempat. Buktinya? ada beberapa pemukiman (perumahan) resmi yang penghuninya membayar pajak bumi dan bangunan dan terdaftar sebagai penduduk di wilayah tersebut.

Penyalahgunaan Tata Ruang?

Undang-undang No. 24 tahun 1992 yang diganti dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 26 ayat 3 disebutkan bahwa, “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan“. Lalu apakah ijin-ijin pembangunan perumahan dan bangunan lain yang telah dikeluarkan oleh pemda setempat telah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten? Apakah land-use yang ada di sekitar Situ Gintung memang merupakan lahan peruntukkan untuk pemukiman? Pemerintah memang tidak sepenuhnya dapat mengawasinya, kita sadari bahwa pemukiman ini sudah ada sejak lama sebelum adanya Undang-undang tersebut. Namun bukan berarti hal ini dapat didiamkan begitu saja. Perlu adanya kontrol dari pemda setempat terutama kepada ijin bangunan yang benar-benar tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Sehingga tidak terbit lagi ijin-ijin bangunan yang menambah semakin padatnya pemukiman di sekitar Waduk Situ Gintung.

Berdasarkan pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air secara umum menyebutkan bahwa:

  1. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
  2. Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hal ini jelas menyebutkan bahwa waduk dan sekitarnya merupakan kawasan konservasi sumber daya air yang jika dikaitkan dengan undang-undang penataan ruang merupakan kawasan lindung yang sekitarnya tidak boleh dibangun atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Lalu bagaimana dengan bangunan telah berijin dan dibangun di atas lahan yang bukan peruntukkannya? Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan dalam Pasal 37 ayat 2 bahwa, “Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini memungkinkan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengelola tata ruang di kawasan lindung agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah tentu dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitar tempat tersebut. Kebijakan dan peraturan yang tegas, cepat dan tepat serta dapat diterima oleh semua pihak sangat diharapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Semuanya harus didudukkan atas dasar undang-undang yang berlaku di negara ini. Dalam hal ini perlu bertindak tegas demi menyelamatkan masyarakat dan lingkungannya.

Benar adanya, bahwa penyalahgunaan tata ruang dan fungsi peruntukkan lahan (land-use) merupakan salah satu dari berbagai  penyebab terjadinya tragedi Situ Gintung. Ini merupakan peringatan bagi kita semua untuk selalu memperhatikan dan mengawasi agar nantinya tidak terjadi penyalahgunaan tata ruang pada masa yang akan datang. Karena akibat dari penyalahgunaan tata ruang sangat merugikan serta membahayakan keselamatan jiwa manusia.

3 Tanggapan

  1. bagus dan membantu saya dalam menyelesaikan tgs mata kuliah keruangan dan mitigasi bencana. Trims ya

  2. Alhamdulillah…tulisan ini dapat berguna bagi kita semua dan semoga sukses studinya ya…

  3. mhon izin untk sy copy….
    trmksh bxk,…,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: