Jangan Abaikan Rakyat

Catatan Ronald Mokoginta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu (KK), sudah masuk dalam lembaran daerah.
Berarti, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat di Bolmong dan KK sudah dapat menyusun rencana kegiatan triwulan, termasuk kabupaten pemekaran Bolmong Selatan (Bolsel) dan Bolmong Timur (Boltim). RAPBD Bolmong misalnya, DAU yang masuk dana perimbangan sebesar Rp250,1 miliar (di luar dana Adhoc dan bencana alam), sedangkan DAK Rp72,7 miliar. Lepas dari DAU/DAK tersebut, belanja tertata dalam APBD sebesar Rp415,2 miliar.
Dari anggaran sebesar Rp199,018 miliar digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan sisanya untuk rupa-rupa seperti belanja hibah Rp12 miliar, bansos Rp4 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp14 miliar, belanja tak terduga Rp1 miliar, belanja barang dan jasa Rp36,661 miliar, dan belanja modal Rp117,6 miliar (masuk belanja langsung).
Demikian juga RAPBD KK, total belanja Rp296,6 miliar (di luar Adhoc dan bantuan bencana alam dan lain-lain). Dari anggaran tersebut Rp130,7 miliar selain digunakan belanja hibah, bantuan sosial, keuangan kepada pemerintahan desa, serta belanja tak terduga lainnya, juga diperuntukkan membayar gaji PNS selama satu tahun anggaran. Sedangkan Rp165,9 miliar dipakai belanja pegawai dan membiayai belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dari anggaran tersebut DAU sebesar Rp192,5 miliar, sedangkan DAK sebesar Rp63,3 miliar.
Boleh dibilang Bolmong dan KK sama-sama menerima anggaran dari pemerintah pusat lumayan besar. Namun, jangan dulu terlena dengan anggaran tersebut, karena untuk membangun semua sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur dana tersebut hanya pas-pasan. Artinya tidak dapat menjangkau semua keinginan masyarakat.
Jalan misalnya, rata-rata mengalami kerusakan parah. Dinas Pekerjaan Umum (PU) kedua daerah malah sudah memberikan gambaran bila ingin jalan hotmix maka dibutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Itu baru ke-PU-an, belum sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan, serta SKPD lainnya.
Semua membutuhkan anggaran tidak sedikit, sedangkan anggaran di masing-masing SKPD rata-rata di bawah 100 miliar, kecuali Diknas.
Anggaran di PU KK misalnya, sebesar Rp71,4 miliar. Begitu juga PU Kimpraswil Bolmong, hanya Rp62,4 miliar. Namun, tidak semua diperuntukkan buat jalan, tetapi dipakai buat belanja pegawai di dinas tersebut.
Caranya, tinggal bagaimana Wali Kota Djelantik Mokodompit dan Bupati Marlina Moha Siahaan pintar-pintar membagi anggaran agar jalan yang rusak parah, penuh lubang bisa teratasi.
Butet juga harus secepatnya memberikan anggaran hibah bagi Boltim dan Bolsel. Boltim so pasti sudah menikmati hibah Rp3,6 miliar dari Rp5 miliar, tetapi Bolsel sampai Selasa (24/2) kemarin belum juga menerima hibah yang dikelola DPPKAD. Kasihan, Boltim dan Bolsel yang hanya memiliki APBD mini yang pas-pasan dan hanya dibawah Rp 85 miliar. ‘’Kami sepakat bila seluruh anggaran ditransparansikan ke publik, bukan digunakan hal-hal tidak penting. Eksekutif dan legislative harus benar-benar pro rakyat, bukan mencari untung di masing-masing SKPD,’’ kata sejumlah aktivis. (ronald mokoginta)

Sumber: Manado Post, 4 Maret 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: