Apakah Penyalahgunaan Tata Ruang Penyebab Tragedi Situ Gintung?

Oleh: Deddy Damopolii, ST. MT.

Pagi itu 27 Maret 2009, gemuruh suara yang menakutkan menggelegar terdengar disertai teriakan manusia yang meminta tolong. Air menggelegak bercampur lumpur dan material bangunan yang baru saja dihancurkannya. Rumah-rumah dan penghuninya yang masih terlelap tersapu bagaikan dedaunan di atas pasir yang dihantam ombak. Hati siapa yang tak terluka melihat peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Situ Gintung. Menurut berita terakhir di sebuah media nasional bahwa jumlah korban tewas yang berhasil ditemukan mencapai 100-an jiwa. 100 orang lainnya masih dinyatakan hilang oleh keluarganya masing-masing. Kini yang tersisa hanyalah puing-puing dipenuhi lumpur,  bekas-bekas bangunan yang tinggal pondasi dan bahkan tanah yang berlubang tergerus air. Padahal dulunya wilayah di sekitar Situ Gintung tersebut merupakan pemukiman padat penduduk dengan berjubelnya rumah-rumah yang terbilang sangat padat.

Begitu besar dampak bencana akibat “Tsunami kecil” yang melanda Situ Gintung. Pecahnya tanggul dari waduk yang telah lama menjadi tempat menampung air di ibukota dan sekitarya tersebut merupakan penyebab dari tsunami kecil tersebut. Korban jiwa, harta benda dan penderitaan yang tersisa dari para korban yang selamat membuat kita ingin tahu sebenarnya apa penyebab dari bencana tersebut.

Bila ditilik lebih mendalam, bangunan Waduk Situ Gintung yang dibangun 76 tahun yang lalu tepatnya tahun 1932 oleh pemerintah Belanda (ketika masih menjajah) pada saat itu sebagai salah satu alternatif pengairan untuk sawah yang masih banyak tersebar di sekitar Situ. Luas sekitar 21 ha dengan kedalaman berkisar 10 m sehingga sangat potensia untuk menampung air yang digunakan untuk pengairan sawah. Makanya di situ ada spill way (pelimpahan air). Namun setelah areal persawahan di sekitarnya berubah jadi pemukiman, fungsi irigasi waduk Situ Gintung sudah tidak ada lagi. Pada awalnya bangunan waduk dibangun sangat kokoh, namun seiring dengan berjalannya waktu dan kegiatan manusia disekitar waduk yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan “kecil” yang sering dianggap remeh. Selain itu dari waktu ke waktu bangunan rumah di sekitar kawasan itu semakin bertambah sehingga luasan Situ Gintung pun kian menyempit. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan bangunan waduk, contohnya pada tahun 2005 terjadi kerusakan persis di dekat lokasi bobolnya tanggul Situ Gintung telah dilaporkan oleh warga di sekitar waduk ke Pemda Kabupaten Tangerang. Namun laporan ini ditanggapi tidak serius, bahkan terkesan dibiarkan saja oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Salah Siapa?

Kejadian ini merupakan suatu musibah, namun perlu dicatat bahwa selain meng”kambinghitamkan” musibah yang tak bisa ditolak sebenarnya kejadian seperti bisa diprediksi. Lalu siapa yang seharusnya menjadi penanggungjawab pengelolaannya sehingga kejadian ini bisa dihindari dari jauh-jauh hari. Sebenarnya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa sumber terpercaya bahwa pengelolaan Situ Gintung merupakan tanggungjawab Dirjen Sumber Daya Air Dep. PU (pemerintah pusat). Selain Situ Gintung masih terdapat sekitar 20-an situ yang masih berfungsi dan berada  di sekitar ibukota Jakarta yang berada di bawah pengawasan Dirjen SDA. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan lokasi Situ Gintung yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Tangerang menyebabkan pemerintah daerah merasa lebih berwenang atas pengelolaan situ. Terlebih dengan berdirinya beberapa tempat wisata di sekitar situ yang diharapkan akan memberikan masukan bagi pemda.  Pemda merasa lebih berhak untuk memberikan ijin tempat usaha dan tempat tinggal di sekitar situ. Hal ini menyebabkan hadirnya banyak bangunan “resmi” yang memiliki ijin dan dikelola oleh pengembang atas ijin pemerintah setempat. Buktinya? ada beberapa pemukiman (perumahan) resmi yang penghuninya membayar pajak bumi dan bangunan dan terdaftar sebagai penduduk di wilayah tersebut.

Penyalahgunaan Tata Ruang?

Undang-undang No. 24 tahun 1992 yang diganti dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 26 ayat 3 disebutkan bahwa, “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan“. Lalu apakah ijin-ijin pembangunan perumahan dan bangunan lain yang telah dikeluarkan oleh pemda setempat telah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten? Apakah land-use yang ada di sekitar Situ Gintung memang merupakan lahan peruntukkan untuk pemukiman? Pemerintah memang tidak sepenuhnya dapat mengawasinya, kita sadari bahwa pemukiman ini sudah ada sejak lama sebelum adanya Undang-undang tersebut. Namun bukan berarti hal ini dapat didiamkan begitu saja. Perlu adanya kontrol dari pemda setempat terutama kepada ijin bangunan yang benar-benar tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Sehingga tidak terbit lagi ijin-ijin bangunan yang menambah semakin padatnya pemukiman di sekitar Waduk Situ Gintung.

Berdasarkan pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air secara umum menyebutkan bahwa:

  1. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
  2. Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hal ini jelas menyebutkan bahwa waduk dan sekitarnya merupakan kawasan konservasi sumber daya air yang jika dikaitkan dengan undang-undang penataan ruang merupakan kawasan lindung yang sekitarnya tidak boleh dibangun atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Lalu bagaimana dengan bangunan telah berijin dan dibangun di atas lahan yang bukan peruntukkannya? Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan dalam Pasal 37 ayat 2 bahwa, “Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini memungkinkan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengelola tata ruang di kawasan lindung agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah tentu dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitar tempat tersebut. Kebijakan dan peraturan yang tegas, cepat dan tepat serta dapat diterima oleh semua pihak sangat diharapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Semuanya harus didudukkan atas dasar undang-undang yang berlaku di negara ini. Dalam hal ini perlu bertindak tegas demi menyelamatkan masyarakat dan lingkungannya.

Benar adanya, bahwa penyalahgunaan tata ruang dan fungsi peruntukkan lahan (land-use) merupakan salah satu dari berbagai  penyebab terjadinya tragedi Situ Gintung. Ini merupakan peringatan bagi kita semua untuk selalu memperhatikan dan mengawasi agar nantinya tidak terjadi penyalahgunaan tata ruang pada masa yang akan datang. Karena akibat dari penyalahgunaan tata ruang sangat merugikan serta membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Catatan HUT ke-55 Bolmong

By. Ronald Mokoginta

Tidak terasa Bolaang Mongondow sudah berusia 55 tahun. Bila ditarik ke belakang, penduduk Bolaang Mongondow sebenarnya berasal dari keturunan Gumalangit dan Tendeduata, serta Tumotoibokol dan Tumotoibokat. Setelah zaman berganti, dari daerah kerajaan, 23 Maret 1954 Bolmong resmi menjadi daerah otonom, lewat PP 24 tahun 1954. Seiring dengan perputaran waktu: orde lama, orde baru, orde reformasi, hingga kini otonomi daerah, Bolmong sudah mekar menjadi 5 kabupaten/kota: Bolmong, Bolmut, Kota Kotamobagu, Bolsel, dan Boltim. Namun teringat dengan berbagai cerita orang tua dulu, Kotamobagu (KK) merupakan pusat pemerintahan kerajaan sebelum Bolaang yang merupakan tempat kedudukan istana raja. Sejak UU Mokoagow diangkat sebagai bupati Bolmong (1972) simbol kerajaan dan tempat muasyawarah para raja dipelihara. Seperti tempat tinggal raja di kawasan Perkantoran Camat Kotamobagu Timur (Kotobangon), serta rumah adat raja yang sekarang dinamakan Gedung Bobakidan. Namun, sayang berbagai peninggalan yang ada di tempat-tempat itu hilang entah kemana: pakaian adat dan seluruh pernak-pernik kerajaan amblas. Padahal, dari pernak pernik itu ada simbol-simbol eks swapraja. Bahkan simbol kerajaan tidak tampak di Bolmong, padahal sejak Datu Mokodoludut, raja pertama Mongondow sudah mengajarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Zaman Tadohe yang tidak terlepas pada ajaran Kinalang (pemerintahan) dan Paloko’ (rakyat). Kini untuk membangun simbol-simbol kejayaan kerajaan itu, harus dilakukan mulai sekarang. Jangan sampai leluhur akan marah karena peninggalan mereka sudah habis. Satu kalimat yang pas adalah: “kembalikan adat bo oadatan”. Bila perlu ada peraturan daerah (hukum lokal) tentang lembaga adat. Kemeriahan peryaan HUT tidak menjadi ukuran, tetapi yang terpenting adalah para elit harus satu ide Motobatu’, Molintak Kon Totabuan (bersatu mengangkat dan meningkatkan pembangunan tanah leluhur). 5 pimpinan Bolmong Bersatu selalu tetap mengakar pada semboyan mototompian (saling memperbaiki), mototabian (saling mengasihi), bo mototanoban (saling merindukan) Juga mooaheran (hidup bertoleransi), mobobangkalan (saling menyegani) dan mooadatan (saling menghargai dan menghormati adat istiadat). Dirgahayu Bolmong, semoga tetap jaya.

Sumber: mdopost.com

30 Ribu Warga KK Tak Ber-KTP

PEMKOT Kotamobagu harus pro aktif turun ke desa/kelurahan. Ini menyusul sekitar 30 ribu warga KK belum mengurus KTP Nasional, dari 70 ribu lebih yang wajib. Menurut warga, mereka malas mengurus KTP karena selain dibebani biaya, juga tidak ada foto untuk pengenal di KTP Nasional. Fenomena ini disiasati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan langsung turun ke desa dan kelurahan. Menurut Kadisdukcapil Kotamobagu Dra Djumiati Makalalag, instansinya sudah menyiapkan sisa blangko KTP lebih dari 30 ribu lembar. “Butuh kesadaran semua masyarakat, karena masih ada 50 persen yang belum urus KTP,’’ kata Djumiati, kemarin.
Dia mengaku, menumpuknya warga yang belum urus KTP ini telah mempengaruhi pemasukan PAD. Katanya, pihak Disdukcapil telah turun ke 4 kelurahan masing-masing Motoboi Kecil, Mongondow, Pobundayan, dan Poyowa Kecil. “Pelayanan dari rumah ke rumah masih terus dilakukan selama Maret, dan usai pemilu jalan lagi,’’ kata Djumiati.
Personil Dekot Kotamobagu Abdul Rivai Mokodompit sangat mendukung langkah Didukcapil KK. ‘’Kalau tidak mau PAD terperosok harus jemput bola,’’ kata Rivai, kemarin. (ald)

Sumber: Manado Post, 6 Maret 2009

Sosialisasi Perppu

KPU Bolmong Optimis Tuntas

Bolmong—Persoalan waktu yang semakin kasip, ditambah anggaran yang minim, menjadi kendala pihak KPU Bolmong untuk melaksanakan sosialiasi Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelaksanaan Pemilu 2009. Hal ini diakui sejumlah personel KPU Bolmong, namun tetap bertekad untuk mensukseskan Pemilu di Bolmong.
“Jajaran Sekretariat KPU siap mem-back up segala hal-hal yang dibutuhkan personel KPU untuk sosialisasi. Memang waktunya tidak bisa ditambah lagi, namun dengan penjadwalan yang tepat serta anggaran yang tersedia, kami optimis mampu mendukung suksesnya sosialiasi tentang pencontrengan dan revisi DPT di Bolmong, sebagaimana yang diatur dalam Perppu,” ungkap Sekretaris KPU Bolmong Ashari Sugeha.
Dirinya mengatakan, pihaknya akan mengatur para staf di sekretariat KPU agar dapat bekerja seefisien mungkin di tengah waktu yang diakui sudah semakin sempit. Sehingga apa yang telah tersusun dalam jadwal, dapat terlaksana tepat waktu.
Dipihak lain, Ketua Pokja 2 yang menangani logistik Pemilu I Wayan Tapayusa mengatakan, pihaknya akan memberikan pelatihan khusus kepada staf di bagian pelipatan kertas suara tentang cara melipat yang benar. Hal ini dianggapnya sangat penting, agar pekerjaan pelipatan hanya sekali dilaksanakan saja. “Jika tidak, banyak kerta suara yang rusak seperti di daerah lain. Ini tentu saja memnbuang-buang waktu saja. Maka dari itu, sebelum dimulai pelipatan kertas suara, mereka harus dilatih dulu dengan baik,” kata Tapayusa.
Akan hal itu, Sugeha mengatakan, personel pelipatan kertas suara, kemungkinan tak hanya mengandalkan staf di sekretariat saja, melainkan akan menggunakan tenaga harian entah dari masyarakat atau meminta bantuan tenaga kerja dari Pemkab.(esbe/rr)

Sumber: swarakita-manado.com, 6 Maret 2009

Kudji Moha Sepi Pengunjung

Waktu Besuk Dibatasi 2 Jam

MANADO—Tahanan Polda Sulut mulai kemarin sepi kunjungan. Ini setelah diturunkan kebijakan baru, pembesuk diberikan waktu mulai pukul 13.00 – 15.00 Wita. Pun pembesuk hanya diperkenankan berada di dalam ruang tahanan selama 10 menit.
Sebelumnya pembesuk masih leluasa. Siapapun ingin membesuk hanya bermodalkan tanda pengenal ditukar dengan kartu besuk, sudah bisa bertemu tahanan, dengan waktu tidak ditentukan. Kini, tidak lagi.
Diperketatnya besuk tahanan, berawal ketika Sabtu (28/2) pekan lalu, para pejabat Pemkab Bolmong dan Pemkot Kota Kotamobagu (KK) beramai-ramai datang membesuk Kudji. Padahal, sebagaimana prosedur tetap (Protap) kepolisian, waktu besuk diperkenankan hanya pada Senin sampai Jumat.
Hal lainnya sehingga besuk tahanan diperketat, para pembesuk sering beramai-ramai masuk ruang tahanan, serta sering mengambil waktu malam hari membesuk.
Kabid Humas Polda Sulut AKBP Benny Bella mengatakan, Kapolda telah menerima berbagai aduan masyarakat, termasuk pengaduan tidak tertibnya besuk tahanan di Polda Sulut. “Tidak ada yang berubah, besuk tahanan sudah ada ketentuannya,” jelasnya.
Ketegasan Polda ini membuat para tersangka kasus Persibom sepi dari kunjungan. Tidak seperti biasanya, mobil memenuhi parkiran Polda Sulut, kini sepi. Terutama halaman parkir di wilayah Barat kantor Polda Sulut. Tidak terlihat plat kendaraan akhiran kode D yang biasanya dominan di halaman parkir itu. (cw-06)

Sumber: Manado Post, 6 Maret 2006

Sukseskan Ujian Nasional

Pra Ujian Mulai Dilakukan

Kotamobagu—Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kotamobagu saat ini mulai sibuk untuk mempersiapkan suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN), mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan. Sesuai jadwal, UN akan digelar mulai 20 April mendatang.
Kadis Diknas Drs Hamri Manoppo menjelaskan, untuk suksesnya pelaksanaan UN di Kotamobagu pihaknya saat ini, mulai melakukan Gelar latihan pelaksanaan UN dibeberapa tingkatan Sekolah.
“Menghadapi UN, saat ini mulai lakukan Program Latihan diberbagai sekolah masing–masing SD, SMP, dan SMA. Pekan depan Pra ujian mulai dilaksanakan 10 Maret, awal pelaksanaan mulai tingkatan SMU,” kata Manoppo. Dan untuk pelaksanaan Parujian tingkat SD, SMTP,Mts, akan digelar 16 Maret. Diketahui data jumlah Siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional di Kota Kotamobagu sebanyak 5999 pelajar.(erem)

Sumber: swarakita-manado.com, 5 Maret 2009

Infrastruktur

Jalan Poyowa-Mongondow Rusak Parah

Kotamobagu—Ruas jalan di Kelurahan Poyowa Kecil Keca-matan Kotamobagu Selatan yang menghubungkan dengan Kelurahan Mongondow hing-ga ke Kelurahan Molinow, mengalami kerusakan yang cukup serius. Malah banyak warga menyebut jalan itu bukan lagi penuh dengan lubang, tapi dipenuhi oleh kubangan air yang dalam.
Kerusakan terparah, terjadi antara ruas jalan dari pertigaan Poyowa Kecil menuju tugu Pancasila di pertigaan Mongon-dow. Jalan raya yang panjangnya sekitar satu kilometer ini, sangat tidak layak lagi dilewati kendara-an, apalagi bentor, karena sangat rawan kecelakaan. Sejumlah warga yang ditemui mengakui, bahwa selama dua tahun ter-akhir, jalan ini tak kunjung tersentuh pemeliharaan oleh pemerintah.
“Sebenarnya jalan yang rusak parah seperti ini harus menajdi prioritas untuk diperbaiki.. Bukannya dibiarkan, nanti bisa menimbulkan kesan, karena Poyowa Kecil adalah kam-pungnya Drs Syachrial Damopolii (Ketua Deprov Sulut) yang pernah menjadi seteru di Pilwako, sehingga dibiarkan saja,” gerutu pengemudi kendaraan yang melewati ruaas jalan Poyowa Kecil-Mongondow itu, Rabu kemarin.
Kepala Dinas PU Kimparaswil Kotamobagu Erna Mokodongan belum dapat dimintai konfirmasi. Sedangkan jubir Pemkot KK Drs Roy Bara, saat dimintai tanggapan mengatakan sangat menghargai keluhan warga. “Namun setahu kami, ruas jalan yang rusak parah seperti di Poyowa kecil itu, sudah masuk dalam priorias untuk diperbaiki di tahun anggaran 2009 ini,” kata Bara, sembari meminta untuk lebih jelasnya dikonfimasi saja kepada Kadis PU Kimpraswil KK.(esbe/erem)

Sumber: swarakita-manado.com, 5 Maret 2009