PNS Terlibat Kampanye Tetap Terancam Pidana

Bolmong—Undang-Undang Pemilu nampaknya benar-benar diwujudkan Panwaslu Bolmong. Bagaimana tidak, terkait PNS yang berkampanye, Ketua Panwaslu Bolmong Akhlis Aer, menegaskan kalau PNS berkampanye tergolong tindak pidana Pemilu yang dapat diberikan sanksi hukuman badan maupun denda. “PNS termasuk kepala daerah, bahkan Kepala Desa dan perangkat desa (walaupun bukan PNS) yang terlibat langsung dalam kampanye, tidak tidak dibenarkan oleh aturan. Itu adalah pidana Pemilu. Kalau Panwas menemukan kasus seperti ini, oknumnya langsung di-P21 (dilimpahkan) ke polisi, dan dijerat dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 pasal 273,” kata Aer kepada Swara Kita, Jumat (20/2) kemarin. Aer mengungkapkan, PNS yang tertangkap basah naik ke panggung dan berkampanye untuk caleg tertentu, langsung dikirimi surat panggilan pemeriksaan tanpa harus meminta ijin kepada atasannya. “Begitu hasil keputusan dalam Rapat Koordinasi antara Panwas se-Sulut di Polda Sulut baru-baru ini, yang turut dihadiri oleh jajaran Polda, Kejaksaan dan Pengadilan,” terangnya lagi.Soal sanksi, lanjut Akhlis Aer yang didampingi personelnya Robby Rempas, sudah sangat jelas diatur dalam UU Nomor 10, yakni hukuman badan antara 3 bulan sampai 12 bulan, kemudian denda berupa uang maksimal Rp 7,5 juta. Tak hanyaitu, lanjut Aer, dalam UU Bnomor 10 juga jelas menyatakan bahwa PNS yang denagn sengaja mempengaruhi atas memaksa pemilih lain untuk memilih atau tidak memilih salah seorang caleg, sudah masuk dalam kategori kampanye dan harus mendapat sanksi Pada bagian lain, Aer dan Rempas juga mengingatkan kepada KPU Bolmong, khususnya PPS di tingkat desa yang bertugas mendata pemilih tetap, sebagaiimana yang diamanatkan oleh Perpu yang akan segera turun. Bahwa jangan sampai petugas denagns egaja tidak mendata wajib pilih, sebab sanksinya sangat berat, hampir sama dengan sanksi bagi PNS yang terlibat kampanye. “Dalam pendataan ulang DPT, kami ingatkan petugas PPS yang akan turun di lapangan, agar jangan sampai dengan sengaja tidak mendata masyarakat yang berhak menyalurkan suara. Bila Panwas menemukan adanya laporan dari warga yang telah datang meminta kepada PPS untuk mendaftarkan sebagai pemilih, lalu tidak diindahkan oleh PPS, kami tidak segan-segan menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” warningnya lagi.(esbe)

Sumber: swarakita-manado.com, 21 Pebruari 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: