Depkeu Tinjau Perda Pajak-Retribusi

KOTAMOBAGU—Belasan Perda produk DPRD Bolmong dan Kota Kotamobagu terancam dicabut. Pasalnya, Departemen Keuangan sedang mengkaji Perda-perda yang tidak sesuai lagi, dan memberatkan roda ekonomi daerah. 
Data dari Depkeu dari 236 perda se-Sulut, 131 dalam proses, 70 setuju, dan 35 batal.
“Kalau tidak sesuai lagi mendingan ditarik, jangan paksakan bila tidak sesuai lagi dengan obyek pajak,’’ tegas Syafrudin Mokodompit, aktivis Bolmong.
Wakil Bupati Bolmong Drs. Hi Sehan Mokoapa Mokoagow menegaskan, Pemkab tetap menyesuaikan, dan patuh pada aturan. “Perda yang tidak sesuai lagi tetap akan kami tinjau,’’ kata Sehan, kemarin. Sehan menambahkan, prinsipnya daerah sangat memerlukan pembiayaan dari potensi daerah sendiri lewat PAD. “Pembuatan perda itu sudah berdasarkan payung hukum yang lebih tinggi,” kata mantan Kabag Keuangan ini.
Kadis DPKAD Kotamobagu Drs Darusdin Mokoagow menegaskan bahwa pembuatan perda yang terkait dengan pajak dan retribusi sudah melalui kajian sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tingga, baik di provinsi maupun pemerintah pusat. “Perda itu kami bikin untuk mendulang PAD, yang memang ada potensinya,’’ kata Darusdin.
Wali kota Drs Djelantik Mokodompit menyatakan, bila ada perda yang bertentangan dengan payung hukum lebih tinggi, maka akan ditinjau kembali. “Namun sepanjang tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan maka perda yang menyangkut retribusi dan pajak itu tetap jalan,” kata Djelantik (ald/irz)

Sumber: Manado Post, 13 Pebruari 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: