Depkeu Tinjau Perda Pajak-Retribusi

KOTAMOBAGU—Belasan Perda produk DPRD Bolmong dan Kota Kotamobagu terancam dicabut. Pasalnya, Departemen Keuangan sedang mengkaji Perda-perda yang tidak sesuai lagi, dan memberatkan roda ekonomi daerah. 
Data dari Depkeu dari 236 perda se-Sulut, 131 dalam proses, 70 setuju, dan 35 batal.
“Kalau tidak sesuai lagi mendingan ditarik, jangan paksakan bila tidak sesuai lagi dengan obyek pajak,’’ tegas Syafrudin Mokodompit, aktivis Bolmong.
Wakil Bupati Bolmong Drs. Hi Sehan Mokoapa Mokoagow menegaskan, Pemkab tetap menyesuaikan, dan patuh pada aturan. “Perda yang tidak sesuai lagi tetap akan kami tinjau,’’ kata Sehan, kemarin. Sehan menambahkan, prinsipnya daerah sangat memerlukan pembiayaan dari potensi daerah sendiri lewat PAD. “Pembuatan perda itu sudah berdasarkan payung hukum yang lebih tinggi,” kata mantan Kabag Keuangan ini.
Kadis DPKAD Kotamobagu Drs Darusdin Mokoagow menegaskan bahwa pembuatan perda yang terkait dengan pajak dan retribusi sudah melalui kajian sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tingga, baik di provinsi maupun pemerintah pusat. “Perda itu kami bikin untuk mendulang PAD, yang memang ada potensinya,’’ kata Darusdin.
Wali kota Drs Djelantik Mokodompit menyatakan, bila ada perda yang bertentangan dengan payung hukum lebih tinggi, maka akan ditinjau kembali. “Namun sepanjang tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan maka perda yang menyangkut retribusi dan pajak itu tetap jalan,” kata Djelantik (ald/irz)

Sumber: Manado Post, 13 Pebruari 2009

2 Maret, Diklat Prajab Kota Kotamobagu

Untuk kali pertama, Pemkot Kotamobagu akan menggelar Diklat Prajabatan untuk gelombang 1 dan 2 tahun 2009, 2 Maret mendatang. Lokasi yang dipilih, di SKB Gogagoman,
Pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar pun sudah menyatakan bersedia datang ke Kotamobagu untuk pembekalan, termasuk Kareg XI BKN. “Kami sudah siap. Diklat ini akan diikuti 84 CPNS yang lulus tahun 2007 lalu,” Kepala BKD Kotamobagu Drs Hi Idris Manoppo, kemarin.
Namun, menurut Idris, peserta Diklat tidak akan menginap selama kegiatan, tapi harus disiplin Untuk golongan III rencananya 14 hari dan golongan II selama 10 hari. “Biaya pendaftaran 750 ribu,” pesannya.
Friska Sengkey, salah satu calon peserta diklat mengaku siap ikut. “Sudah lama ditunggu, supaya status kami sudah bisa 100 persen,” kata Friska. (ald/irz)

Sumber: Manado Post,  13 Pebruari 2009

Polda Ditantang Periksa Semua Anggota Dewan (Terkait Persibom)

BOLMONG (11/2/2009): Pihak penyidik Polda Sulut mendapatkan tantangan dari Publika Bolmong, terkait dengan penyidikan kasus Persibom, yang kini sedikit mulai menyudutkan semua orang dari kalangan eksekutif.
Menurut Fahmi Gobel, Polda harusnya memanggil semua anggota dewan kabupaten Bolmong, karena merupakan orang-orang yang telah menyutujui anggaran yang digunakan oleh Persibom dalam APBD 2006 lalu.
Masalahnya menurut Gobel, Dewan merupakan kumpulan orang yang menetapkan soal penggunaan dana Persibom dalam APBD, padahal sudah mengetahui jika penggunaan dana tersebut sudah melanggar aturan.
Tak hanya itu, Gobel juga langsung menyebut jika para anggota dewan ini, seakan ingin cuci tangan, padahal mereka seharusnya juga wajib untuk diperiksa rutin, karena dana untuk Persibom diambil dari dana Dinas Pendidikan Nasional, yang tentunya sangat aneh karena dana sebuah klub sepakbola profesional justru diambil dari dana di Diknas.
“Salah kalau Eksekutif disalahkan oleh Legislatif sebagai lembaga yang menyetujui penggunaan dana Persibom. Kan justru legislative yang mempunyai peranan untuk menyutujui anggaran di Bolmong. Dan kan mereka juga seharusnya mempertanyakan soal dana Persibom yang ada di Diknas. Bukan sekarang justru melempar tanggung jawab,” jelas Gobel kepada Koran ini.
Menurut Gobel, pihak Dewan seharusnya peka dengan penyusunan anggaran, dimana sesuai dengan data, Dana Persibom dititipkan di Diknas, yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari dewan.
“Polda harus memeriksa mereka (Anggota dewan,red) semua karena mereka itu tau soal dana Persibom. Apalagi, fungsi mereka adalah legislasi, budgeting dan kontroling, dimana jika mereka kini melempar berarti ada sesuatu,” tambah Gobel sembari menyebut Dewan jangan mau cuci tangan saja.(722)

Sumber: poskomanado.com, 12 Pebruari 2009